Mahkamah Konstitusi Diprediksi Penentu Pemenang Pilpres

Sehari setelah pemilihan presiden di Indonesia gagal menghasilkan pemenang yang jelas, Kepala Kepolisian Daerah Jakarta berjanji akan mencegah kekerasan dengan menindak siapapun yang merayakan kemenangan secara prematur. Bila kedua kandidat terus mengklaim kemenangan, pemimpin berikutnya dari negara demokratis terbesar ketiga di dunia itu dapat diputuskan lewat pengadilan. Pemilihan presiden langsung ketiga pada Rabu kemarin (9/7) memang berjalan lancar.

Namun kekuatiran akan terjadinya kerusuhan muncul setelah calon presiden Joko Widodo (akrab dipanggil Jokowi) dan mantan perwira TNI (dulu disebut ABRI) Prabowo Subianto sama-sama menyatakan kemenangannya setelah hasil hitung-cepat dirilis. Kebuntuan politik ini tentu menyulut kekuatiran ihwal ketidakstabilan politik di negara Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu. Semua itu tak hanya mengendala perkembangan ekonomi namun juga menjegal demokrasi bangsa yang masih berusia muda lantaran baru saja mulai berkembang setelah dekade pemerintahan otoriter Orde Baru.

Jokowi memang lebih unggul dengan 52 persen suara, menurut tiga lembaga hitung-cepat independen yang paling kredibel. Namun Prabowo menunjuk hasil survei yang kurang dikenal, yang menunjukkan dirinya unggul. Hanya saja, ia kemudian mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan pengumuman komisi pemilu dalam dua minggu mendatang sebagai "satu-satunya hasil resmi pemilu".

Kedua kandidat telah bertemu secara terpisah dalam pertemuan pribadi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Rabu malam kemarin. Selepas itu, Jokowi mendesak pendukungnya, yang sedang menyiapkan pesta kemenangan, mengibarkan bendera, dan mengendarai sepeda motor di sekitar jantung ibukota, untuk berhenti. "Kami menyerukan kepada anggota partai dan simpatisan, relawan dan pendukung, Anda tidak perlu parade untuk merayakan kemenangan pemilihan presiden. Lebih baik bagi kita untuk berdoa dan mengucap syukur," katanya. "Kita perlu meminimalisasi gesekan yang mungki timbul."

SBY juga mendesak kedua belah pihak untuk saling "menahan diri" dan tidak membiarkan para pendukungnya secara terbuka menyatakan kemenangan.

"Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas," kata Kapolda DKI Jakarta, Mayjen. Dwi Priyatno. Ia menambahkan bahwa pasukan keamanan akan bekerjasama dengan kedua kubu "untuk mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menimbulkan gesekan di antara orang-orang dan menyebabkan aksi-aksi kerusuhan besar-besaran".

Komisi Pemilihan Umum, yang mulai menghitung suara, akan mengumumkan hasil resminya pada 22 Juli mendatang. Namun, jika salah satu kandidat membantah hasilnya, karena terdapat bukti kecurangan atau penyimpangan suara lainnya, maka kasus tersebut akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para hakim memiliki waktu selama dua minggu untuk membuat keputusan setelah menerima gugatan.

Prabowo yang memiliki hubungan dengan elit politik dan bisnis negara itu serta pernah menikahi putri mantan diktator Soeharto, telah menyuarakan kekuatran ihwal legitimasi hitung-cepat tersebut. Hasil hitung-cepat berasal dari sampel yang representatif dari suara yang diberikan di seluruh negeri dan beberapa organisasi masyarakat sipil telah menggunakan metode yang secara akurat meramalkan hasil pemilu sebelumnya.

"Prabowo-Hatta memimpin penghitungan suara nyata di banyak daerah," kata Prabowo, mengacu pada cawapresnya, Hatta Rajasa. "Itulah situasinya."

Beberapa analis mengatakan bahwa di negara yang terusik korupsi itu, terdapat banyak ruang bagi penyuapan, intimidasi, atau taktik lainnya untuk menodai hitungan resmi lebih dari 140 juta surat suara yang harus diangkut ke pusat-pusat provinsi, yang seringkali berasal dari daerah-daerah terpencil yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia.

"Kubu Jokowi jelas-jelas kuatir akan adanya kecurangan dalam proses pengumpulan tersebut," kata analis politik yang berbasis di Jakarta, Paul Rowland. "Ada banyak kesempatan di sana untuk mengubah angka-angka."

Keyakinan terhadap MK juga baru-baru ini terguncang, kendati beberapa pihak sudah memprediksi bahwa di situlah presiden Indonesia berikutnya akan ditetapkan. Bulan lalu, mantan kepala MK divonis penjara seumur hidup karena menerima suap saat menangani sengketa pilkada. (IT/AP/rj)