PBB: Arab Saudi Menyiksa dan Menganiaya Para Tersangka yang Terkait dengan Teror dan Aktivis

Pengacara Inggris, Ben Emmerson, pelapor khusus PBB untuk anti-terorisme, menyimpulkan laporan itu pada Rabu (6/6) setelah kunjungan lima hari ke Arab Saudi.

Laporan PBB mengatakan ada “laporan yang didokumentasikan dengan baik tentang penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat penegak hukum terhadap individu yang dituduh melakukan tindakan terorisme dan penggunaan pengakuan yang dipaksakan sebagai satu-satunya atau bukti yang menentukan dalam keyakinan mereka.”

    “Mereka yang dengan damai menggunakan hak kebebasan berekspresi mereka secara sistematis dianiaya di Arab Saudi. Banyak yang merana di penjara selama bertahun-tahun. Yang lainnya telah dieksekusi setelah pengadilan yang zalim, ” tambahnya.

Laporan itu juga mengecam "budaya impunitas" bagi para pejabat Saudi yang bersalah atas tindakan penyiksaan, mengatakan, "Jalan damai untuk ganti rugi disita dengan menggunakan langkah-langkah represif untuk membungkam masyarakat sipil."

Emmerson mengeluh bahwa dia telah berulang kali ditolak aksesnya ke banyak penjara atau aktivis hak yang terkemuka.

Dia lebih lanjut mengecam seputar  kampanye pro-demokrasi Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dan menekankan bahwa itu adalah "masalah malu bagi PBB bahwa itu memungkinkan Saudi ke dewan HAM PBB" kembali pada tahun 2016.

    "Di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi sedang mengalami penindasan paling kejam terhadap perbedaan pendapat politik yang dialami negara itu dalam beberapa dekade," katanya. "Sama seperti Kerajaan membagi-bagikan lisensi mengemudi pertama untuk perempuan, itu mengunci orang-orang yang berkampanye untuk reformasi sederhana ini."

“Laporan bahwa Arab Saudi adalah liberalisasi benar-benar luas. Dua tahun terakhir telah melihat konsentrasi kekuasaan eksekutif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam monarki di setiap bidang kehidupan publik, ”katanya.

"Kehakiman kini telah sepenuhnya berada di bawah kendali raja, dan tidak memiliki kemiripan kemerdekaan dari eksekutif," katanya. "Sederhananya, tidak ada pemisahan kekuasaan di Arab Saudi, tidak ada kebebasan berekspresi, tidak ada kebebasan pers, tidak ada serikat pekerja yang efektif dan tidak ada masyarakat sipil yang berfungsi."[IT/r]