Barbarisme AS versus Demokrasi Iran: Pembicaraan Transisi Kekuasaan yang Kontras

Propaganda yang sama telah menampilkan semua negara, yang menentang kebijakan AS di seluruh dunia, sebagai musuh bebuyutan demokrasi, kesetaraan dan kebebasan.
 
Kekuatan finansial, militer, media, dan politik telah memungkinkan propaganda ini menyembunyikan realitas hitam imperialisme selama bertahun-tahun.
Misalnya, mengobarkan perang destruktif di lusinan negara telah digambarkan sebagai kampanye anti-teror; terlebih lagi, kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi di negara-negara Barat telah disajikan sebagai salah satu konsekuensi normal dari kapitalisme dan kebebasan sosial ekonomi.
 
Dengan kata lain, propaganda ini telah memperbaiki semua citra negatif negara-negara kekaisaran.
 
Di sisi lain, Iran dan semua negara yang menentang imperialisme Barat telah menjadi sasaran penghinaan keras atas semua prestasi politik, ekonomi, sosial, militer, pendidikan dan peradaban mereka.
 
Gerakan perlawanan mulia, dipuji sepanjang sejarah oleh media Barat, telah digambarkan sebagai kelompok teroris dan dilarang di beberapa negara kekaisaran.
Jalur pejorasi ini telah diadopsi oleh Barat dalam konfrontasinya yang tidak adil dengan kekuatan lawan.
 
Mantan Presiden AS Donald Trump telah menjadi pemimpin Barat pertama yang secara tidak sengaja mengungkap kemunafikan pasukan kekaisaran dan menunjukkan dengan jelas kegelapan dugaan demokrasi mereka.
 
Setelah dia kalah dalam pemilihan presiden pada tahun 2020, Trump memutuskan untuk menantang Konstitusi AS, undang-undang, dan kewajiban moral.
Dia mengobarkan perang pada transisi kekuasaan dengan menggunakan serangan massa di kongres yang ingin mengesahkan kemenangan lawannya, Joe Biden.
 
Staf keamanan membarikade diri mereka di dalam kamar DPR, mengarahkan pistol melalui kaca jendela yang pecah di pintu, ketika massa menekan dari luar, berusaha untuk membatalkan pemilihan yang demokratis.
 
Anggota parlemen yang ketakutan, mengenakan topeng pelindung, beringsut di samping penjaga bersenjata saat mereka dievakuasi di lorong, sementara pendukung Trump berparade hanya beberapa langkah dengan bendera pertempuran Konfederasi.
 
Seseorang berdiri di luar gedung Capitol. Beberapa kematian dan puluhan luka-luka dilaporkan.
 
Di sisi lain, proses demokrasi yang mencolok di Republik Islam Iran selalu dilestarikan oleh para pejabat Iran; peralihan kekuasaan tidak boleh dilanggar demi kepentingan pribadi dan pribadi.
 
Pemilihan presiden 2021 menegaskan kembali fakta ini. Semua kandidat menghormati hasil kompetisi demokrasi, tanpa menantang jalur keseluruhan.
 
Pemimpin Tertinggi Imam Sayyid Ali Khamenei mendukung presiden baru Ebrahim Raisi dalam upacara di Tehran pada Selasa (3 Agustus).
Selain itu, mantan Presiden Hasan Rouhani, yang menyetujui hasil demokrasi, menyerahkan jabatan kepresidenan kepada presiden baru Iran.
 
Meskipun Rouhani bukan bagian dari kompetisi elektoral, yang luar biasa adalah tidak ada satu pun kandidat yang melanggar hukum dan norma demokrasi demi dirinya sendiri. Kontras antara adegan demokrasi AS dan Iran ini membantah klaim AS tentang menghormati demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan.
Hal ini juga menegaskan bahwa Republik Islam Iran dan beberapa negara lain melestarikan demokrasi yang sebenarnya yang melindungi kepentingan publik.[IT/r]