Bersama Abdullah Assegaff*: Perlukah Berharap terhadap Pemerintahan dan DPR Baru Kita?

Kita tahu bahwa sebentar lagi pemerintahan baru akan dilantik, menyusul DPR baru yang sudah dilantik belum lama ini. Apakah Anda melihat dengan optimis kinerja kedua lembaga ini ke depan?

Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, kalau kita kembali kepada asas negara kita yaitu Pancasila, maka mau tidak mau kita pasti melihat secara optimis ke depan. Hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah apakah pejabat kita, baik di eksekutif maupun legislatif, benar-benar memahami dan mencoba untuk menjiwai filosofi Pancasila itu sendiri. Saya rasa, Pancasila bukan hanya slogan, tetapi sebuah semangat hidup yang ketika setiap bagian dari pemerintahan itu mencoba untuk menerapkannya, maka akan terwujud masa depan yang baik bagi Indonesia tercinta.

Sebagian kalangan melihat bahwa DPR kita hari ini adalah DPR terburuk di sepanjang sejarah. Mengingat, banyaknya artis yang masuk di dalamnya, yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat kurang memahami persoalan politik dan masyarakat kita. Demikian juga, kabinet yang disusun presiden, lantaran besarnya campur tangan partai politik, terdiri dari para politisi dan bukan kalangan profesional yang mengerti persoalan-persoalan negeri ini. Bagaimana Anda melihat ini?
Memang paling sulit untuk memberikan penilaian atas para wakil rakyat ini. Karena, ini sangat berkaitan dengan masyarakat yang memilih mereka. Ketika masyarakat tidak bisa menjadi penyeimbang; tidak bisa menjadi kontrol; tidak memiliki pemahaman dan kesadaran politik; tidak dicerdaskan untuk bisa menempatkan wakil-wakil yang tepat, maka permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Ya, sejauh ini saya juga tidak bisa memberikan komentar-banyak tentang apakah para anggota DPR yang dilantik sekarang ini lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sebab, sulit untuk membuat perbandingan itu. Bisa saja terjadi mereka semuanya buruk, baik yang sebelumnya ataupun sekarang. Yang pasti, kita hanya bisa melihat kepada undang-undang yang sejauh ini dirancang oleh anggota DPR ini; apakah benar-benar sudah memberikan pembelaan dan dukungan kepada masyarakat. Satu hal, secara umum dapat dilihat bahwa hingga saat ini masyarakat belum merasakan adanya kepedulian anggota DPR kepada mereka. Mungkin saja yang sekarang ini lebih buruk dari itu, kalau dilihat dari sisi kepedulian. Sebab, kepedulian merupakan salah satu hal yang sangat penting; yakni kepedulian terhadap masyarakat yang memilih mereka. Tetapi juga, kepedulian saja ternyata tidak mencukupi, kalau tidak didukung oleh pemahaman dan pengetahuan yang dapat mengantarkan masyarakat kepada kehidupan yang lebih positif, yang lebih baik. Dengan naiknya para artis, secara kasat-mata memang kita melihat mereka lebih terbiasa dengan kehidupan yang tidak bersentuhan dengan masyarakat bawah dan lebih cenderung kepada sesuatu yang menghibur serta tidak bersentuhan dengan bagaimana mengatasi problem masyarakat itu sendiri. Mungkin, dengan alasan inilah, orang beranggapan bahwa DPR sekarang ini lebih buruk dari sebelumnya. Dan ini adalah musibah besar.

Ada semacam perilaku yang selama ini selalu dibawa oleh birokrat atau aparat kita yang sebetulnya mesti diubah, yaitu keinginan untuk melihat kepentingan diri sendiri atau hanya kepentingan partai saja. Semisal persoalan penanganan gempa belakangan ini yang lebih banyak mengabaikan dan melepaskan tanggung jawab; dengan mengatakan bahwa itu tanggung jawab instansi lain atau pusat atau daerah. Nah, bagaimana upaya untuk membenahi perilaku birokrat dan aparat kita itu dan dari mana kita mesti mulai?
Menyelesaikan permasalahan seperti ini bak mengurai benang kusut. Banyak hal memang yang harus dibereskan, dan ini memerlukan proses yang sangat panjang. Sekaitan dengan masalah partai, memang ini berangkat dari unsur keanggotaan, sehingga untuk memikirkan anggotanya sendiri saja mereka memerlukan pendanaan yang luar biasa besar. Jadi, untuk berpikir tentang kepentingan rakyat, ini adalah hal yang sangat sulit. Sehingga, kita melihat partai-partai itu lebih peduli kepada kemajuan partai dan anggotanya sendiri daripada mengurus rakyat. Dan sayangnya lagi, para wakil rakyat kemudian dipilih dari partai-partai itu. Ini yang menjadi problem yang lain. Jadi, permasalahan ini harus kembali pada penataan sektor ideologi dan kembali kepada filosofi Pancasila yang lebih matang. Jelas, wewenang masyarakat, rakyat di Indonesia, harus ditingkatkan dan itu hanya satu saja. Caranya, yaitu melalui upaya mencerdaskan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang politik. Tanpa itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan.

Ada semacam semangat kebangsaan yang semakin menurun belakangan ini, dalam artian kebanyakan politisi dan ekonom kita itu lebih mengedepankan kepentingan atau anasir asing, sehingga boleh jadi ini akan membahayakan keselamatan dan kemajuan kita di masa datang. Kalau mereka terus bekerja dengan cara seperti itu, tentu keselamatan bangsa dan negara kita menjadi dipertaruhkan. Nah, apakah kita memerlukan suatu perubahan yang cepat untuk mengatasi persoalan ini? Atau kita mesti berdiam diri sambil menunggu perubahan yang mungkin dilakukan secara perlahan?
Perubahan cepat itu yang hampir tak mungkin dilakukan! Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang menderita; mereka lapar dan terjepit oleh kebutuhan yang sangat sulit untuk dipenuhi. Sayangnya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu tidak dipikirkan, tetapi dialihkan. Maksud saya, ketika lapar, masyarakat itu perlu makan, bukan hiburan. Sementara, di negeri kita ini hiburan dihidupkan sedemikian rupa, sementara pemerintah tidak peduli sama sekali dengan media TV, misalnya. Ini benar-benar dapat menjadikan masyarakat lalai. Jadi, kalau kemudian semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat menjadi menurun, itu adalah efek dan sebuah dampak. Kembali, kekuatan masyarakat itu harus dihidupkan. Mereka memiliki hak untuk menyuarakan sesuatu, tetapi tentunya dengan cara yang benar; dengan aturan-aturan yang semestinya dilakukan. Jadi, ketika itu mereka miliki, maka secara bertahap mudah-mudahan perubahan dapat diraih.

Mengenai perubahan, apakah hanya faktor pendidikan yang mungkin dilakukan? Kemudian, siapa yang semestinya diperbaiki terlebih dahulu; masyarakat atau pemerintah?
Tentu saja tidak. Perubahan itu harus dilakukan secara menyeluruh. Tetapi, mungkinkah perubahan secara menyeluruh itu dilakukan? Ketika kita tidak bisa mencapai semua, maka bukan berarti kita harus membuang semua. Semua komponen masyarakat harus memiliki peranan, tapi sejauh ini kita tidak bisa berharap kepada orang-orang yang membangun dan menumpuk kekayaan untuk peduli kepada masyarakat. Mereka mengambil seratus dan hanya akan memberikan satu seperempat sen, dan itu pun tidak akan sampai kepada masyarakat. Ini yang harus dipikirkan. Jadi, bukan hanya masalah pendidikan yang harus dituntaskan, tetapi semua. Mana yang paling mungkin? Masyarakat ini berdiam diri dikarenakan mereka tidak tahu. Benar, kemiskinan yang paling berat dan paling parah itu adalah kebodohan. Karena kebodohan ini akan menjadikan kita menyerahkan semua yang kita miliki untuk dirampas oleh orang lain. Ya, masyarakat harus benar-benar paham apa yang menjadi hak mereka.

Terakhir, apa harapan Anda terhadap pemerintahan dan DPR baru kita ini?
Saya rasa, harapan saya ini sama dengan harapan semua masyarakat Indonesia. Namun masalahannya adalah apakah bijak kalau saya berharap kepada sesuatu yang sulit untuk diraih. Maka, saya rasa setiap komponen masyarakat harus melakukan sesuatu. Mereka harus membangun, meski di wilayah yang paling kecil sekalipun; dalam rumah tangga sekalipun, sehingga mudah-mudahan negeri yang kita cintai ini akan menjadi negeri yang lebih berwibawa. Semoga ke depan, kekayaan negeri kita yang berlimpah ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan semoga di masa datang, patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia akan menjadi sangat kuat sekali. Insya Allah ta’ala.[]

*Abdullah AsSegaf adalah pembina IPABI (Ikatan Pemuda Ahlil Bait Indonesia) dan juga seorang mubaligh Islam dan aktifis dalam pembinaan masyarakat Islam.