AS Berjanji Akan Mengerahkan Aset Strategis ke Semenanjung Korea Setelah UU Nuklir Utara

Pertemuan tingkat wakil menteri dari Extended Deterrence Strategy and Consultation Group [EDSCG] dibuka pada hari Jumat di ibukota AS, Washington, DC, setelah absen selama bertahun-tahun karena pandemi COVID, mencela doktrin nuklir penggunaan pertama Korea Utara baru-baru ini. diresmikan bulan ini sebagai "meningkat dan tidak stabil".

Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Menteri Luar Negeri Seoul Cho Hyun-dong mengkritik program nuklir dan misil Pyongyang sebagai "ancaman serius" bagi perdamaian di Semenanjung Korea dan di kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan, dengan mengatakan dimulainya kembali EDSCG menyampaikan "ancaman kuat". " pesan untuk Pyongyang.

Pekan lalu, Korea Utara mengumumkan kebijakan nuklir baru, menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya kepada musuh-musuhnya, atau menggunakan kemampuan nuklir negara itu sebagai alat tawar-menawar untuk denuklirisasi dengan AS.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan bahwa kebijakan baru membuat status nuklir negara itu "tidak dapat diubah", mengakhiri pembicaraan denuklirisasi.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan EDSCG, Seoul dan Washington berjanji untuk lebih memperkuat kerja sama militer mereka.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan ROK [Republik Korea] untuk terus mengerahkan dan menggunakan aset strategis di kawasan secara tepat waktu dan efektif untuk mencegah dan menanggapi DPRK [Korea Utara, secara resmi Republik Rakyat Demokratik Republik Rakyat Demokratik]. Korea] dan meningkatkan keamanan regional," katanya.

Amerika Serikat dan Korea Selatan memperingatkan bahwa dimulainya kembali uji coba nuklir Korea Utara "akan ditanggapi dengan tanggapan seluruh pemerintah yang kuat dan tegas."

Kedua negara menegaskan kembali bahwa mereka akan "siap untuk semua skenario yang mungkin," tambah pernyataan itu.

Para pengamat mengatakan Pyongyang tampaknya bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017, setelah pertemuan puncak bersejarah dengan Presiden AS Donald Trump pada 2018 gagal membujuk Kim untuk menyerahkan nuklir negaranya.

Korea Utara tetap prihatin dengan kehadiran militer AS di Korea Selatan, dan untuk itu Pyongyang mengatakan pihaknya berhak membela diri jika ada potensi serangan atau invasi.[IT/r]