China Berjanji Akan Menggagalkan Skema 'Kemerdekaan' Apa Pun untuk Taiwan

“Menyelesaikan masalah Taiwan adalah urusan internal rakyat China,” Kementerian Pertahanan China mengutip Tan mengatakan di saluran WeChat resminya. Menurutnya, saat ini, “beberapa orang di Amerika Serikat berada di bawah ilusi bahwa mereka dapat menahan China melalui Taiwan, sementara administrasi Partai Progresif Demokratik [yang berkuasa di Taiwan] telah berusaha dengan sia-sia untuk mengandalkan Amerika Serikat dalam pencarian kemerdekaan mereka.” Ini, tegas Tan Kefei, telah menjadi “sumber ketegangan di Selat Taiwan.”

“Kami berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, namun kami tidak meninggalkan penggunaan kekuatan dan berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan,” juru bicara petinggi China meyakinkan. “Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) memiliki kepercayaan diri dan setiap kapasitas untuk menggagalkan setiap campur tangan luar atau rencana separatis yang mencari kemerdekaan Taiwan dan mencapai reunifikasi nasional sepenuhnya,” pungkasnya.

Dalam laporan tahunannya tentang kemampuan militer China, yang dirilis minggu lalu, Pentagon percaya bahwa Beijing dapat menggunakan berbagai kampanye militer melawan Taiwan, mulai dari blokade hingga "invasi skala penuh".

Taiwan telah diperintah oleh pemerintahan lokalnya sejak 1949 ketika sisa pasukan Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek (1887-1975) dikalahkan dalam Perang Saudara China dan berlindung di pulau itu. Taiwan telah melestarikan bendera dan beberapa simbol Republik Tiongkok lainnya yang telah ada sebelum Komunis mengambil alih daratan. Menurut posisi resmi China yang didukung oleh sebagian besar negara, termasuk Rusia, Pulau Taiwan adalah salah satu provinsi China.

AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1979 dan menjalin hubungan dengan RRT. Sambil mengakui kebijakan 'satu-China', Washington masih terus mempertahankan kontak dengan pemerintah Taipei dan memasok senjata ke pulau itu. Ketegangan meningkat di Selat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi awal Agustus ke pulau itu.[IT/r]