Iran Mengecam Kekerasan Polisi Prancis terhadap Pengunjuk Rasa sebagai Non-Komitmen terhadap Demokrasi

Nasser Kana'ani membuat komentar dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Minggu (19/3) menyusul kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh polisi Prancis selama putaran terakhir protes massa atas reformasi pensiun kontroversial Presiden Emmanuel Macron.

"Tindakan polisi Prancis dalam melakukan kekerasan terhadap warga negara yang memprotes tidak dapat diterima dan menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah Prancis terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi," kata Kana'ani dalam tweet berbahasa Persia.

“Kami menyarankan pemerintah Prancis untuk menghindari perilaku bermuka dua dan penggunaan hak asasi manusia secara instrumental dan berhenti melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa,” tambahnya.

Prancis selama beberapa minggu terakhir menjadi tempat protes dan kerusuhan setelah pemerintah terus maju dengan persetujuan rancangan undang-undang kontroversial yang diklaim mereformasi kebijakan pensiun negara.

Melalui reformasi yang diusulkannya, Macron mendorong untuk menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64, dengan mengatakan sangat penting jika negara ingin menghindari runtuhnya sistem pensiun negara.

Menaikkan usia pensiun dua tahun dan memperpanjang periode pembayaran akan menghasilkan tambahan 17,7 miliar euro ($19,18 miliar) dalam kontribusi pensiun tahunan, yang memungkinkan sistem untuk mencapai titik impas pada tahun 2027, menurut perkiraan Kementerian Tenaga Kerja.

Kemarahan berkobar pada Kamis sore setelah pemerintahan Macron menggunakan kekuatan konstitusional yang kontroversial untuk memaksakan perombakan pensiun melalui keputusan, menggunakan prosedur khusus untuk mendorong reformasi pensiunnya tanpa pemungutan suara di parlemen Prancis.

Langkah tersebut memicu protes keras di seluruh negeri, dengan polisi menembakkan gas air mata ke sekitar 7.000 pengunjuk rasa di Place de la Concorde di Paris dan menangkap 310 orang di seluruh Prancis, termasuk 258 di ibu kota.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa dua pertiga rakyat Prancis menentang reformasi dan mendukung gerakan protes yang diorganisir oleh serikat pekerja, yang telah bersatu di belakang oposisi mereka dan telah memperingatkan bahwa mereka akan melanjutkan mobilisasi mereka.

Oposisi memperingatkan reformasi akan menghukum penerima upah rendah dan akan memaksa orang yang memulai pekerjaan manual di usia yang lebih rendah untuk bekerja lebih lama. Kereta api, sekolah, layanan publik, dan pelabuhan telah terkena dampak pemogokan selama enam minggu terakhir.[IT/r]