PBB Menangguhkan Penyelidikan UNRWA karena 'Israel' Gagal Memberikan Bukti

Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa lima penyelidikan terhadap anggota staf UNRWA yang dituduh oleh Zionis "Israel" ikut serta dalam Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober dibatalkan, karena Zionis "Israel" gagal memberikan bukti tuduhannya.

Menyusul keributan yang melibatkan 12 staf UNRWA yang dituduh oleh Zionis "Israel" diduga membantu Hamas, sembilan orang dipecat, sementara dua orang tewas selama agresi Zionis Israel di Gaza.

Namun, karyawan terakhir telah diselidiki, dan Dujarric mengungkapkan pada hari Jumat (26.4) bahwa Zionis “Israel” masih belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhan tersebut, dan menambahkan bahwa tindakan administratif sedang dilakukan untuk menyelesaikan kasus anggota UNRWA tersebut.

Dujarric juga menyatakan bahwa penyelidikan lain terhadap tiga pegawai UNRWA tambahan dihentikan karena tidak adanya bukti yang diberikan oleh Zionis "Israel".

Tujuh penyelidikan baru juga diluncurkan terhadap lebih banyak karyawan, namun satu penyelidikan ditangguhkan karena kegagalan 'Israel' untuk memberikan bukti yang akan melibatkan terdakwa.

Sebuah laporan awal yang dirilis pada bulan Maret mengindikasikan bahwa “UNRWA telah membentuk berbagai mekanisme dan protokol untuk menegakkan kepatuhan terhadap Prinsip Kemanusiaan yang netral.” Namun, para penyelidik juga menyoroti “bidang-bidang utama yang memerlukan perhatian segera” dalam laporan yang sama.

Zionis 'Israel' menyiksa anggota UNRWA
Sebuah laporan Reuters pada bulan Maret mengungkapkan bahwa setelah berminggu-minggu kampanye tanpa henti yang ditargetkan Israel terhadap badan PBB tersebut, UNRWA mengatakan dalam sebuah laporan yang tidak dipublikasikan bahwa beberapa stafnya dipaksa untuk memberikan pernyataan palsu bahwa mereka memiliki hubungan dengan gerakan Perlawanan Palestina, Hamas.

Juliette Touma, direktur komunikasi UNRWA, menyatakan bahwa badan tersebut bermaksud memberikan informasi yang terkandung dalam laporan tersebut kepada organisasi-organisasi, baik di dalam maupun di luar PBB, yang berspesialisasi dalam mendokumentasikan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

“Ketika perang berakhir, perlu dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia,” kata Touma.

Laporan UNRWA mengatakan bahwa staf badan tersebut menjadi sasaran waterboarding, pemukulan, serangan anjing, kekerasan seksual, selain kematian beberapa tahanan saat diinterogasi setelah tidak diberikan perawatan medis.[IT/r]