‘Suriah Tidak Akan Mengizinkan Campur Tangan Asing dalam Hal-hal yang Terkait dengan Konstitusi'

Menteri Luar Negeri Suriah dan Wakil Perdana Menteri Walid al-Muallem menekankan masalah ini dalam pertemuan dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen di ibukota, Damaskus, pada hari Minggu (17/3).

"Konstitusi dan semua hal yang terkait dengannya adalah masalah kedaulatan yang harus diputuskan oleh warga Suriah sendiri tanpa campur tangan pihak asing," kata Muallem, seperti dikutip oleh kantor berita resmi Suriah SANA.

Menulis konstitusi baru untuk pasca perang Suriah adalah bagian dari solusi politik potensial untuk mengakhiri krisis delapan tahun di negara Arab. Untuk itu, sebuah perjanjian dibuat di kota Sochi, Rusia tahun lalu untuk membentuk Komite Konstitusi yang didukung PBB yang terdiri dari 50 anggota dari pemerintah Damaskus yang berkuasa, 50 anggota oposisi, dan 50 tokoh independen lainnya yang dipilih oleh badan dunia. .

Muallem menyatakan kesiapan Suriah untuk bekerja sama dengan Pedersen, seorang diplomat Norwegia yang mengambil alih dari Staffan de Mistura pada bulan Januari, untuk memfasilitasi dialog antar-Suriah untuk mencapai solusi politik yang bertujuan untuk melayani kepentingan Suriah dan menjaga “kedaulatan, kemerdekaan dan kesatuan."

Dia juga mengatakan solusi apa pun harus membantu memberantas terorisme dan menghentikan kehadiran pasukan asing secara ilegal di Suriah.[IT/r]