AS Tak Bisa Sembunyikan Kejahatannya Terhadap Iran Dengan Menambah Sanksi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Mousavi mengutuk pengenaan sanksi baru AS terhadap sejumlah individu Iran, serta pernyataan anti-Iran yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada peringatan 40 tahun pengambilalihan kedutaan AS.

Dalam langkah putus asa lainnya, administrasi Trump memberlakukan sanksi baru pada sembilan warga Iran dan satu entitas pada peringatan 40 tahun perebutan kedutaan oleh mahasiswa Iran, pada hari Senin.
Sebagai reaksi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Seyyed Abbas Mousavi mengatakan bahwa pemerintah AS tidak dapat menutupi semua kejahatannya terhadap bangsa Iran sejak kudeta Iran 1953, yang dikenal di Iran sebagai kudeta 28 Mordad.

Kecanduan rejim AS terhadap sanksi sepihak telah menempatkan negarawan rejim itu dalam posisi yang sepenuhnya pasif, di mana mereka mengumumkan beberapa sanksi berlubang setiap saat untuk melepaskan diri dan melepaskan diri dari rasa frustrasi yang disebabkan oleh kegagalan mereka melawan kehendak dan tekad kuat bangsa Iran, " kata juru bicara itu.


Mousavi menggambarkan sanksi baru sebagai kelanjutan dari langkah putus asa AS terhadap negara Iran yang kuat, mengutuk kecanduan pemerintah AS terhadap sanksi.

"Seperti yang telah berulang kali kami umumkan sebelumnya, langkah-langkah seperti itu hanya mengungkapkan keputusasaan dan ketidakmampuan rezim untuk menggunakan solusi diplomatik atau logis, yang dapat dievaluasi dalam kerangka pendekatan intimidasi Amerika Serikat terhadap negara-negara lain dan masalah-masalah internasional dan global yang penting," tambahnya. .

Juru bicara itu menggambarkan sanksi baru itu sia-sia, mengatakan bahwa AS tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas semua kejahatan terhadap Iran sejak kudeta tahun 1953.

Dia lebih lanjut meminta pemerintah AS untuk mengakhiri dukungannya untuk terorisme, terutama terorisme negara rezim Israel. Dia juga menyerukan perubahan dalam perilaku AS yang tidak biasa dan menyarankan administrasi Trump untuk mengikuti jalur yang beradab, bijaksana dan legal.

Juru bicara itu selanjutnya mengkritik pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada 4 November, menggambarkannya sebagai distorsi realitas yang mencolok.(IT/TGM)