Kepala Militer Iran: Pembebasan al-Quds adalah Prioritas Nomor Satu Dunia Muslim

Ketua Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Baqeri menyatakan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para menteri pertahanan dan kepala militer dunia Muslim yang diterbitkan pada hari Kamis (30/1). Pesan itu menyangkut pengumuman Presiden AS Donald Trump baru-baru ini tentang skema yang telah lama ditunggu-tunggu dari skema AS yang konon berupaya memperbaiki konflik Palestina-Israel yang oleh pemerintahnya secara kontroversial dijuluki "kesepakatan abad ini."

Jenderal Baqeri dengan tegas memperingatkan tentang implikasi dari kelemahan atau keheningan dalam menghadapi plot yang menindas, mendesak negara-negara Muslim untuk memfokuskan upaya mereka pada penyelesaian perbedaan mereka berdasarkan pedoman Islam di tengah situasi.
"Prioritas pertama dunia Muslim adalah pembebasan bangsa Palestina dan pembebasan Quds Suci, yang merupakan Kiblat Pertama Muslim (arah ke arah mana Muslim berdiri ketika mengucapkan doa-doa mereka)," katanya.

Washington telah mengumumkan rencana itu - gagasan menantu dan penasihat Trump, Jared Kushner dan tokoh-tokoh penting pro-Israel lainnya, bertahun-tahun lalu - tetapi telah menyembunyikan detailnya. Trump mengumumkan ketentuan umum skema pada hari Selasa, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sisinya dan dengan tidak adanya perwakilan dari pihak Palestina, yang telah menolak kesepakatan tersebut.

Presiden AS mengulangi pengesahannya atas Yerusalem al-Quds yang sangat kontroversial sebagai "ibukota tak terbagi" Zionis Israel, meskipun Palestina secara historis menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Dia mengatakan kesepakatan itu menampilkan bagian ekonomi yang mengalokasikan $ 50 miliar dalam alokasi moneter untuk Palestina, Yordania, dan Mesir. Palestina telah mengecam ini sebagai cara menyuap mereka agar menjual hak-hak mereka.

Masih kontroversial, Trump mengatakan bahwa para pemukim, yang telah ditampung di pemukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki, tidak akan dipindahkan berdasarkan kesepakatan.

Presiden AS, sementara itu, menuntut Israel akan membekukan kegiatan pemukiman selama empat tahun "sementara negara Palestina dinegosiasikan." Tel Aviv tidak pernah sepenuhnya berkomitmen untuk pembekuan tersebut, menyebabkan proses negosiasi macet.

Di tempat lain dalam sambutannya, jenderal top Iran mengatakan, "Dengan rahmat ilahi, kesepakatan abad ini tidak hanya akan terwujud, tetapi juga akan mempercepat kebinasaan dan kehancuran Zionis Israel dengan menempatkan rezim melalui pusaran yang monumental."

Dia menyebut pengumuman itu "kesalahan bersejarah dan strategis," yang berupaya mengejar bagian utama dari "proyek kekalahan Zionis berusia 70 tahun di kawasan itu," yaitu pendudukan Palestina.

Komandan militer Iran mencatat bahwa skema tersebut melanggar kedaulatan negara yang tertindas, dan sama dengan "deklarasi perang terhadap entitas dan keberadaan teritorialnya."

Baqeri akhirnya memperingatkan bahwa perjanjian diam-diam, terhenti, lalai, atau pendekatan standar ganda dalam menghadapi plot mengancam akan menundukkan negara-negara Muslim lain dengan skema yang lebih besar dengan menargetkan kemerdekaan dan kedaulatan nasional mereka.[IT/r]