Australia: Tak Ada Dasar Hukum untuk Klaim China di Laut China Selatan

Dilansir The Guardian, deklarasi Australia dalam sebuah submisi pada PBB itu dibuat lepas Amerika Serikat memperjelas posisinya di awal bulan ini dengan menuduh Beijing telah menggelar sebuah kampanye intimidasi yang benar-benar melanggar hukum untuk mengontrol Laut China Selatan.

Deklarasi tersebut menolak klaim China atas 'hak bersejarah' atau 'hak dan kepentingan maritim' sebagaimana ditetapkan dalam 'perjalanan panjang praktik sejarah' di Laut China Selatan.

Deklarasi juga menyatakan keberatan yang diungkapkan Filipina, Vietnam dan Malaysia terkait aksi Beijing di Laut China Selatan dan menolak keabsahan 'aktivitas pendirian bangunan' yang digunakan untuk membuat pulau buatan.

Australia menolak segala klaim atas perairan interal, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen berdasarkan garis lurus yang diterapkan China yang menghubungkan titik-titik terluar fitru kelautan di Laut China Selatan, lanjut deklarasi.

Deklrasi dibuat di ambang keberangkatan Menlu Australia Marise Payne dan Menteri Pertahanan Linda Reynolds ke negara Paman Sam untuk bertemu dengan Menlu AS Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Mark Eksper dalam program Konsultasi Menteri Australia-AS 2020 (Ausmin).

Sebelumnya, Payne dan Reynolds menulis opini di surat kabar Australia, mencatat bahwa aksi-aksi paksaan di Laut China Selatan terus menciptakan ketegangan yang mengganggu stabilitas di kawasan.

Keduanya juga mengatakan bahwa pertemuan Ausmin 2020 akan berfokus pada upaya bersama menuju Indo-Pasifik yang stabil, tangguh, terbuka, aman dan makmur, khususnya dalam konteks dampak Covid-19.

Payne dan Reynolds juga menekankan bahwa hubungan dengan AS dibangun atas nilai-nilai dan pemahaman bersama tentang pentingnya mempertahankan kehadiran dan kepimpinanan di wilayah Indo-Pasifik. Dan sejauh ini, AS adalah sumber investasi asing terbesar bagi Australia.

Ketegangan antara Australia dan Cina meningkat awal tahun ini ketika Canberra mendukung penyelidikan penanganan awal Beijing terhadap wabah Covid-19.

Sejak itu, Cina memperingatkan warga negaranya agar tidak melakukan perjalanan ke Australia karena kekhawatiran rasisme. Pada Juni, juru bicara kementerian luar negeri Cina Zhao Lijian menuduh Australia melakukan spionase massal dan "memicu konfrontasi". [IT/AR]