0
Tuesday 24 November 2020 - 09:41

Amnesty Internasional Desak AS untuk Membatalkan Penjualan Drone ke UEA

Story Code : 899588
Drone MQ-9B (PressTV).
Drone MQ-9B (PressTV).
Philippe Nassif, direktur advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International USA, mengatakan pada hari Senin bahwa Washington harus tegas menahan diri dari memasok UEA dengan senjata yang dapat membunuh warga sipil di Yaman dan Libya.

“Fakta mengejutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat terus mendukung penyediaan senjata yang berisiko menambah korban jiwa warga sipil Yaman yang secara tidak sah terbunuh dan terluka oleh senjata buatan AS seharusnya mengguncang setiap orang yang tinggal di negara ini,” kata Nassif seperti dlansir Press TV.

Minggu lalu, Departemen Luar Negeri AS memberitahu Kongres tentang rencana penjualan lebih dari selusin drone MQ-9B bersenjata canggih ke UEA di bawah kesepakatan senilai sekitar 2,9 miliar dolar, kurang dari dua bulan setelah UEA menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel.

Langkah itu dilakukan setelah pemberitahuan sebelumnya tentang potensi penjualan 50 jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 ke UEA, dalam penjualan yang bisa mencapai 10 miliar dolar.


“Pesawat tak berawak AS ini dapat bertanggung jawab atas serangan UEA yang melanggar hukum humaniter internasional dan membunuh, serta melukai, ribuan warga sipil Yaman yang telah menanggung beban dari salah satu bencana kemanusiaan paling menghancurkan di dunia,” kata Nassif.

UEA adalah pihak kunci dalam koalisi negara-negara yang dipimpin Saudi dalam kampanye militer yang menghancurkan Yaman sejak Maret 2015.

Proyek Data Peristiwa dan Lokasi Konflik Bersenjata (ACLED) yang berbasis di AS, sebuah organisasi penelitian konflik nirlaba, memperkirakan bahwa perang telah merenggut lebih dari 100.000 nyawa selama lima tahun terakhir.

Amnesty International lebih lanjut memperingatkan konsekuensi mengkhawatirkan dari penjualan drone bersenjata AS ke UEA, menunjuk pada bukti ekstensif bahwa Abu Dhabi menggunakan drone bersenjata di Libya yang melanggar embargo senjata Dewan Keamanan PBB tahun 2011 dengan mengoperasikan pesawat atas nama komandan militer pemberontak.

Dua kursi kekuasaan saingan telah muncul di negara itu sejak 2014, yaitu pemerintah yang diakui secara internasional yang dijalankan oleh Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, dan parlemen yang berbasis di kota timur Tobruk, didukung secara militer oleh pemberontak Haftar.

Pemberontak Libya didukung oleh UEA, Mesir, dan Yordania. Mereka mengendalikan sebagian besar Libya Timur, dalam konflik melawan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung secara internasional.[IT/AR]
Artikel Terkait
Comment