0
Tuesday 19 January 2021 - 10:21
Duta Iran untuk PBB: AS Akui Iran sebagai Kekuatan Regional
Story Code : 910998
"Amerika harus menghentikan permusuhan terhadap Iran dan memahami bahwa Iran adalah realitas yang pasti dan negara yang kuat di kawasan, yang bermaksud hidup damai dengan tetangganya dalam kerangka hukum internasional," kata Majid Takht-Ravanchi.
Takht-Ravanchi menyampaikan pernyataan dalam wawancara eksklusif pada hari Senin dengan IRNA ketika ditanya tentang kemungkinan dampak dari perubahan aparat kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan baru presiden terpilih, Joe Biden.
Dia menegaskan bahwa kebijakan lebih penting bagi Iran, bukan individu.
"Selama beberapa dekade terakhir, sanksi ilegal, kejam dan tidak adil telah dijatuhkan pada rakyat Iran, yang telah memproyeksikan citra negarawan Amerika sangat jelek di antara rakyat Iran," katanya.
Mencatat bahwa keberadaan citra pejabat AS di kancah internasional juga buruk bahkan bagi orang Amerika, dia menekankan bahwa orang Amerika harus memperhatikan sebab citra buruk itu adalah tindakan bermusuhan mereka selama 40 tahun.
Pejabat AS harus belajar bahwa kebijakan bermusuhan tidak membuahkan hasil dan mereka harus mengakhiri pendekatan salah yang hanya akan membuat mereka terisolasi, lanjutnya.
Takht-Ravanchi juga menyatakan kinerja pemerintahan AS berikutnya masih belum jelas sekarang dan dapat dievaluasi setelah pelantikannya dalam beberapa hari mendatang.
Sejauh ini, papar utusan Iran itu, Biden dan timnya telah menyarakan tentang kembalinya Washington untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian nuklir multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditandatangani Iran dan kekuatan besar dunia pada tahun 2015. Meski pernyataan positif itu tidak dapat terlalu dipercaya.
Dia menekankan Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa AS harus bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir "sepenuhnya dan tanpa prasyarat" dan tidak boleh mencoba untuk mengangkat masalah lain yang tidak berhubungan dengan JCPOA.
"Jika mereka [AS] kembali ke kewajiban mereka, kami juga akan kembali ke komitmen kami. Ini adalah sikap berprinsip Republik Islam Iran," tegasnya.
Perjanjian nuklir ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia - AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan diadopsi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan 2231.
Namun, Trump menyatakan AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan mengembalikan sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.[IT/AR]
Takht-Ravanchi menyampaikan pernyataan dalam wawancara eksklusif pada hari Senin dengan IRNA ketika ditanya tentang kemungkinan dampak dari perubahan aparat kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan baru presiden terpilih, Joe Biden.
Dia menegaskan bahwa kebijakan lebih penting bagi Iran, bukan individu.
"Selama beberapa dekade terakhir, sanksi ilegal, kejam dan tidak adil telah dijatuhkan pada rakyat Iran, yang telah memproyeksikan citra negarawan Amerika sangat jelek di antara rakyat Iran," katanya.
Mencatat bahwa keberadaan citra pejabat AS di kancah internasional juga buruk bahkan bagi orang Amerika, dia menekankan bahwa orang Amerika harus memperhatikan sebab citra buruk itu adalah tindakan bermusuhan mereka selama 40 tahun.
Pejabat AS harus belajar bahwa kebijakan bermusuhan tidak membuahkan hasil dan mereka harus mengakhiri pendekatan salah yang hanya akan membuat mereka terisolasi, lanjutnya.
Takht-Ravanchi juga menyatakan kinerja pemerintahan AS berikutnya masih belum jelas sekarang dan dapat dievaluasi setelah pelantikannya dalam beberapa hari mendatang.
Sejauh ini, papar utusan Iran itu, Biden dan timnya telah menyarakan tentang kembalinya Washington untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian nuklir multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang ditandatangani Iran dan kekuatan besar dunia pada tahun 2015. Meski pernyataan positif itu tidak dapat terlalu dipercaya.
Dia menekankan Iran telah berulang kali mengumumkan bahwa AS harus bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir "sepenuhnya dan tanpa prasyarat" dan tidak boleh mencoba untuk mengangkat masalah lain yang tidak berhubungan dengan JCPOA.
"Jika mereka [AS] kembali ke kewajiban mereka, kami juga akan kembali ke komitmen kami. Ini adalah sikap berprinsip Republik Islam Iran," tegasnya.
Perjanjian nuklir ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia - AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan diadopsi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan 2231.
Namun, Trump menyatakan AS keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan mengembalikan sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.[IT/AR]
Most Populer
