Survei AS: Bantuan untuk Israel Apartheid Harus Dihentikan

Dilansir Middle East Monitor pada hari Kamis, survei dilakukan lepas kelompok HAM Israel B'Tselem merilis laporan berjudul "Sebuah Rezim Supremasi Yahudi dari Sungai Yordania  sampai Laut Mediterania: Ini  Apartheid".

Dalam kesimpulannya, B'Tselem mengatakan ambang batas untuk mendefinisikan Israel sebagai rezim apartheid telah terpenuhi dan tekad tersebut dicapai dengan pertimbangan akumulasi kebijakan dan undang-undang yang telah dirancang untuk memperkuat kontrolnya atas Palestina. Laporan mengutip Hukum Negara Bangsa Yahudi 2018, yang menurut para kritikus telah meresmikan apartheid di sana.

Digelar oleh IRmep pada awal Maret, survei tersebut menanyakan apakah berdasarkan laporan B'Tselem, Israel harus menjadi penerima utama bantuan AS. Sekitar 38,1 persen responden mengatakan Israel seharusnya tidak menjadi penerima bantuan utama. Hanya 33 persen yang mengatakan Israel harus terus menerima $ 3,8 milyar per tahun dari Washington.

Perbedaannya lebih mencolok jika dilihat berdasar basis regional: 43,4 persen responden dari timur laut AS, 39,1 persen dari barat tengah dan 36,2 persen dari barat mengatakan bahwa tingkat bantuan AS seperti itu seharusnya berhenti. Sementara 36,1 persen mereka yang berada di Amerika bagian selatan ingin bantuan ke Israel dilanjutkan.

Jajak pendapat tersebut dilakukan sebelum konferensi tahunan IsraelLobbyCon pada 17 dan 24 April, yang tahun ini bertema "Akhiri Dukungan AS untuk Apartheid Israel?" IRmep dan Washington Report on Middle East Affairs mengadakan acara bersama untuk "mengeksplorasi penelitian, inovasi, dan taktik terbaru untuk melawan kebijakan merusak lobi Israel di AS dan di seluruh dunia."

Jajak pendapat IRmep merupakan indikator terbaru bahwa semakin banyak warga Amerika percaya bahwa diskriminasi sistemik dan apartheid oleh Israel harus memiliki konsekuensi. Pemerintah AS, bagaimanapun, terus berpikir sebaliknya.[IT/AR]