Duta Iran: PBB Harus Cegah Pelanggaran HAM Normalisasi Israel

Dalam pidato pertemuan antara duta besar negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berada di Jenewa dan anggota Komisi Penyelidikan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diadakan pada hari Jumat (19/11), Esmaeil Baqaei Hamaneh menyerukan klarifikasi narasi benar dan salah, mengacu pada cerita yang menyamakan korban kejahatan Zionis Israel dengan pelaku tindakan keji.
 
“Adalah tugas kita semua untuk mengklarifikasi narasi yang benar dan salah, narasi yang menyamakan korban kejahatan Zionis Israel dengan pembunuh mereka, yang mengejutkan secara manusiawi, tidak berdasar secara hukum, dan secara moral memalukan,” tegas duta Iran itu.
 
Dia menambahkan bahwa komisi penyelidikan memiliki tanggung jawab historis untuk mencegah normalisasi pelanggaran hak asasi manusia sistematis rezim Israel.
 
Diplomat Iran mengundang semua peserta pertemuan untuk menyerukan keadilan dan tidak membiarkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi normal, Press TV melaporkan.
 
Pada bulan Mei, Dewan Hak Asasi Manusia PBB setuju untuk memulai penyelidikan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia “sistematis” yang dilakukan selama perang asimetris antara Zionis ‘Israel’ dan kelompok perlawanan Palestina di Jalur Gaza yang terkepung.
 
Forum beranggotakan 47 orang tersebut mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Pakistan atas nama OKI dan delegasi Palestina untuk PBB, dengan suara 24 negara mendukung, 9 menentang, dan 14 abstain.
 
Badan hak asasi PBB setuju untuk membentuk "komisi penyelidikan internasional independen yang berkelanjutan" ke dalam perang untuk menyelidiki "akar penyebab yang mendasari ketegangan dan ketidakstabilan yang berulang, termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas kelompok." [IT/r]
 
Pasukan Zionis Israel dalam banyak kesempatan tertangkap kamera secara brutal membunuh warga Palestina, dengan video menjadi viral online dan memicu kecaman internasional. Rezim Tel Aviv telah dikritik karena penggunaan kekuatan mematikannya yang ekstensif terhadap dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga Palestina yang tidak menimbulkan ancaman langsung bagi pasukan pendudukan atau pemukim Israel. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk meluncurkan penyelidikan segera atas kejahatan rezim Tel Aviv di wilayah Palestina yang diduduki setelah pasukan Israel menembak mati seorang pemuda di bagian utara Tepi Barat.