China: AS Menggunakan Demokrasi sebagai 'Senjata Pemusnah Massal'

Pernyataan itu muncul menyusul langkah bermusuhan oleh Washington untuk mengecualikan Beijing dari apa yang disebut pertemuan puncak tentang demokrasi.

China, bersama dengan negara-negara lain seperti Rusia dan Hungaria, tidak dilibatkan dalam KTT virtual selama dua hari yang diselenggarakan AS yang bertujuan untuk menopang sekutu yang berpikiran sama dalam menghadapi rezim otokratis.

“Demokrasi telah lama menjadi senjata pemusnah massal yang digunakan oleh AS untuk campur tangan di negara lain,” kata juru bicara itu dalam sebuah pernyataan online, yang juga menuduh AS telah “menghasut revolusi warna” di luar negeri.

Pejabat China mengatakan KTT itu diselenggarakan untuk “menarik garis prasangka ideologis, memperalat dan mempersenjatai demokrasi… (dan) menghasut perpecahan dan konfrontasi.”

Bersumpah untuk “dengan tegas menolak dan menentang semua jenis demokrasi semu,” Beijing juga mengecam apa yang disebut demokrasi AS sebagai korup dan gagal.

AS mengadakan KTT virtual pada hari Kamis dan Jumat (9-10/12), menyatukan lebih dari seratus pemimpin dunia. Taiwan, sebuah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang diklaim oleh China, juga diundang.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (10/11) menjatuhkan sanksi pada dua pejabat tinggi China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat laut Xinjiang negara itu.

Washington mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka tidak akan mengirim delegasi diplomatik ke Beijing untuk pertandingan Olimpiade Musim Dingin pada Februari dengan mengutip dugaan pelanggaran hak oleh China terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang.

Australia, Inggris dan Kanada mengikuti dan mengumumkan keputusan serupa.

Menanggapi langkah bermotif politik, kementerian luar negeri China memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan “membayar harga” untuk boikot diplomatik mereka terhadap Olimpiade Musim Dingin di Beijing. [IT/r]