Nasim Ahmed: Definisi Anti-Semistism IHRA Melemahkan Kebebasan Berpendapat

Anti-Semitisme didefenisikam IHRA sebagai persepsi tertentu terhadap orang Yahudi, yang dapat diungkapkan sebagai kebencian terhadap orang Yahudi. Manifestasi retoris dan fisik dari antisemitisme ditujukan kepada individu Yahudi atau non-Yahudi dan/atau properti mereka, terhadap institusi komunitas Yahudi dan fasilitas keagamaan.

Diproduksi oleh Pusat Dukungan Hukum Eropa dan Perkumpulan Studi Timur Tengah Inggris, laporan tersebut menganalisis 40 kasus antara tahun 2017-2022 di mana tuduhan palsu anti-Semitisme ditujukan terhadap mahasiswa dan anggota fakultas atas pidato terkait Palestina/Israel.



Di hampir setiap kasus, tuduhan tersebut akhirnya dibatalkan setelah proses investigasi yang berkepanjangan dan penuh tekanan. Namun, kerugian yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan dan reputasi orang-orang yang dituduh salah telah terjadi melalui kampanye jahat ini.



Berdasarkan temuan-temuan tersebut, laporan ini menyimpulkan bahwa definisi IHRA tidak memadai dan tidak sesuai dengan tujuannya. Dalam praktiknya, hal ini melemahkan kebebasan akademis dan hak berpendapat yang sah bagi mahasiswa dan staf. Reputasi dan karir orang-orang yang dituduh secara salah juga terkena dampak buruk dari tuduhan tersebut. Secara keseluruhan, definisi tersebut digunakan untuk membungkam ujaran yang dilindungi dan mengkritik Israel, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak akademis dan kebebasan yang secara hukum wajib dilindungi oleh universitas.



“Kami menemukan bahwa sejak diadopsi di institusi pendidikan tinggi Inggris, definisi IHRA telah digunakan untuk mendelegitimasi sudut pandang yang kritis terhadap Israel dan/atau mendukung hak-hak Palestina, membungkam kritik politik dan pengawasan akademis terhadap kebijakan negara Israel,” kata Direktur Program dari Pusat Dukungan Hukum Eropa, Giovanni Fassina.



“Staf universitas dan mahasiswa di Inggris telah menjadi sasaran tuduhan palsu anti-Semitisme, penyelidikan yang tidak masuk akal berdasarkan definisi IHRA, atau pembatalan dan gangguan acara. Proses hukum ini merugikan kesejahteraan dan reputasi, termasuk kemungkinan kerusakan pada pendidikan dan karier. Keluhan tersebut berdampak buruk pada kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat di kampus-kampus serta mendorong sensor mandiri,” tambah Fassina.



Meskipun terdapat kekhawatiran yang dikemukakan oleh para akademisi, aktivis, dan pakar hukum mengenai dampak buruknya terhadap kebebasan berpendapat, definisi IHRA diadopsi oleh sebagian besar universitas. Kenneth Stern, ketua perancang IHRA, telah memperingatkan bahwa hal ini tidak sesuai untuk lingkungan universitas di mana pemikiran kritis dan perdebatan bebas adalah hal yang terpenting. Namun demikian, pada tahun 2020, Menteri Pendidikan saat itu, Gavin Williamson mengancam pimpinan universitas dengan konsekuensi finansial jika institusi mereka tidak mengadopsi IHRA. Hasilnya, 119 universitas (hampir 75 persen universitas di Inggris) telah mengadopsi beberapa versi definisi tersebut sebagai dasar kebijakan kampus.



Sementara itu, pemerintah Inggris telah menolak seruan serupa untuk memberikan perlindungan terhadap diskriminasi dari kelompok minoritas lainnya atas nama memerangi ‘agresi yang terbangun’ dan ‘pembatalan budaya’.
​

Misalnya, kelompok advokasi Muslim telah mendesak penerapan definisi resmi Islamofobia untuk mengatasi kebencian anti-Muslim. Namun pemerintah menolak hal ini, dan mengklaim bahwa definisi tunggal dapat meredam perdebatan yang sah.



Berbeda sekali dengan pendiriannya terhadap IHRA, pemerintahan Tory dan kelompok sayap kanan pada umumnya berpendapat bahwa definisi Islamofobia dapat berdampak pada penegakan hukum dan memerlukan perubahan legislatif. Kritikus menunjukkan alasan ini tidak konsisten mengingat definisi IHRA yang didokumentasikan digunakan untuk membatasi pembicaraan, membatasi acara, dan memulai proses hukum terhadap mahasiswa dan dosen.



Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan standar ganda dalam pendekatan pemerintah dalam mengatasi rasisme yang menyasar kelompok minoritas yang berbeda, namun juga hierarki rasisme, di mana kelompok tertentu diberikan perlindungan dan hak istimewa yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Ada keengganan untuk meningkatkan perlindungan bagi umat Islam, bahkan ketika tuduhan anti-Semitisme siap dijadikan senjata untuk menjelek-jelekkan ujaran tertentu.



Kelemahan utama definisi IHRA adalah bahwa definisi tersebut menyamakan anti-Semitisme dengan kritik yang sah terhadap Israel dan Zionisme. Tujuh dari 11 contoh ilustratif melakukan hal tersebut. Salah satu contoh menyatakan bahwa “menyangkal hak orang Yahudi untuk menentukan nasib sendiri, misalnya dengan mengklaim bahwa Israel adalah upaya rasis” adalah anti-Semit. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis laporan, contoh ini secara keliru menyamakan penentuan nasib sendiri Yahudi dengan proyek politik Israel – sebuah posisi yang unik dalam ideologi Zionis. Hal ini semakin mendelegitimasi klaim Palestina atas penentuan nasib sendiri dan menyebut penolakan terhadap kebijakan diskriminatif Israel sebagai anti-Semit. Yang paling memprihatinkan adalah bahwa mereka menyembunyikan bukti-bukti yang terdokumentasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina dengan menyamakan kritik tersebut dengan kefanatikan. Melalui contoh-contoh tersebut, definisi tersebut melemahkan kebebasan berpendapat dan mempersulit tindakan solidaritas terhadap warga Palestina tanpa menghadapi tuduhan anti-Semitisme.


Beberapa kasus dimana siswa dan guru “dibatalkan” dengan alasan yang sangat meragukan telah disoroti. Pada bulan Desember 2020, sebuah akademisi yang mengajar di Timur Tengah menerima pemberitahuan bahwa lulusan baru telah mengajukan keluhan yang menuduh postingan media sosial mereka dari tahun 2016-2020 bersifat anti-Semit. Postingan tersebut mengkritik Zionisme, membagikan artikel tentang Nakba, dan mengomentari tuduhan anti-Semitisme terhadap Partai Buruh.



Lulusan tersebut berpendapat bahwa hal ini melanggar definisi IHRA. Meskipun akademisnya telah dibebaskan, mereka menjalani proses disipliner yang panjang sehingga menyebabkan stres dan membutuhkan nasihat hukum. Universitas mengacu pada definisi IHRA dalam kebijakannya.



Contoh lainnya adalah perlakuan terhadap Dr Somdeep Sen. Ia diundang untuk menyampaikan ceramah di Universitas Glasgow tentang bukunya ‘Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial’. Setelah kuliah tersebut diumumkan, universitas tersebut menerima keluhan dari perkumpulan mahasiswa Yahudi yang menuduh bahwa acara tersebut anti-Semit.



Sebagai tanggapan, pihak universitas meminta Sen untuk memberikan rincian terlebih dahulu tentang isi ceramahnya dan memastikan bahwa dia tidak akan melanggar definisi IHRA. Karena kondisi tersebut menggerogoti kebebasan akademik, Sen mengundurkan diri dan acara tersebut dibatalkan.



Kedua contoh tersebut hanyalah puncak gunung es. Semua kasus tersebut menunjukkan betapa samarnya tuduhan pelanggaran definisi IHRA telah memberikan tekanan pada universitas untuk menyelidiki atau menghukum dosen dan mahasiswa yang berbicara terkait dengan hak-hak Palestina dan kebijakan Israel. Dalam semua kasus, beban pembuktian ada pada mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik Israel. Anggapannya adalah mereka bersalah sampai terbukti tidak bersalah; sebuah kebalikan dari prinsip universal bahwa seseorang tidak bersalah sampai terbukti bersalah.



Mengomentari temuan ini, Neve Gordon, ketua komite kebebasan akademik Brismes dan profesor hukum hak asasi manusia di fakultas hukum Queen Mary University, mengatakan, "

Apa yang dibingkai sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan menilai suatu bentuk pelanggaran diskriminatif tertentu terhadap karakteristik yang dilindungi, malah digunakan sebagai alat untuk melemahkan dan menghukum kebebasan berpendapat dan untuk menghukum mereka yang berada di dunia akademis yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara Israel."



Dalam komentarnya kepada MEMO, Fassina menyebutkan bahwa kampanye kejam untuk mengawasi kebebasan berpendapat tentang Israel dan Palestina dan upaya yang sedang berlangsung adalah untuk mempersenjatai anti-Semitisme melawan kritik terhadap negara apartheid. “Bagi kami dan mitra kami di Inggris, ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkap pola yang sudah terlalu lama kami amati: tuduhan anti-Semitisme tidak berdasar yang ditujukan terhadap staf akademis dan mahasiswa setelah mereka mengkritik kebijakan pemerintah Israel atau sekadar 'menyukai' beberapa tweet tentang Palestina, Israel atau tentang Partai Buruh.” Dia menjelaskan bahwa laporan terbaru ini menambah bukti yang telah dihasilkan di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada yang menunjukkan konsekuensi berbahaya serupa dari definisi IHRA terhadap hak-hak advokat Palestina. “Ini bukan hanya masalah di Inggris tetapi mengungkapkan tren rasisme anti-Palestina yang lebih luas di negara-negara Barat, yang sangat bermasalah dalam penghormatan terhadap hak-hak dasar dan demokrasi,” tambah Fassina.



Fassina meminta institusi pendidikan tinggi Inggris untuk membatalkan penerapan definisi anti-Semitisme menurut IHRA; menghentikan penggunaannya dalam proses disipliner atau investigasi; dan yang lebih penting lagi, dengan dirilisnya laporan PBB mengenai pemberantasan rasisme anti-Yahudi, dia mengakui bahwa IHRA adalah instrumen otoriter dan anti-demokrasi yang digunakan untuk melawan kritik terhadap Israel. “Definisi IHRA adalah alat rasisme anti-Palestina yang tidak boleh diadopsi atau digunakan oleh lembaga mana pun yang bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia. Saat kami menunggu PBB merilis rencananya untuk memerangi anti-Semitisme, kami berharap PBB akan mempertimbangkan berbagai seruan yang dibuat untuk menentang definisi IHRA,” tegas Fassina.