Jerman Akan Mendanai Kantor UNRWA dengan Dana Sebesar $48 Juta, Tidak Termasuk Gaza

Kantor UNRWA di Lebanon, Suriah, Yordania, dan Tepi Barat Palestina yang diduduki akan didukung dengan dana lebih dari $48 juta oleh Kementerian Federal Jerman.

Menurut pernyataan bersama Kementerian Luar Negeri, Kerjasama Pembangunan, dan Kerjasama Ekonomi Federal, dana ini akan disediakan untuk kantor-kantor yang disebutkan di atas, khususnya, agar dapat melanjutkan pekerjaan mereka di wilayah tersebut. Hal ini secara eksplisit menunjukkan pengecualian dana untuk UNRWA di Jalur Gaza.

Jerman termasuk di antara negara-negara yang menghentikan dukungan reguler untuk UNRWA setelah Zionis "Israel" membuat klaim yang tidak berdasar bahwa beberapa anggota badan tersebut terlibat dalam mendukung Perlawanan Palestina, Hamas.

Tagihan senilai US$1,2 triliun diperiksa: Dana badan-badan PBB dipotong, bantuan Zionis ‘Israel’ disahkan
Standar ganda terus terlihat di Kongres AS setelah Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang anggaran sebesar $1,2 triliun, yang tidak hanya mencakup pelarangan pendanaan UNRWA hingga tahun 2025 dan penghentian pendanaan Komisi Penyelidikan PBB terhadap Zionis “Israel” namun juga menyalurkan dana tersebut ke komitmen keamanan tahunan AS sebesar $3,3 miliar untuk pasokan senjata Zionis "Israel".

Menteri Luar Negeri Zionis Israel, Israel Katz, memberikan pujian kepada AS atas keputusannya.

“Larangan bersejarah atas pendanaan AS untuk UNRWA yang disahkan hari ini dengan dukungan bipartisan yang luar biasa, menunjukkan apa yang kita ketahui selama ini: UNRWA adalah bagian dari masalah dan tidak dapat menjadi bagian dari solusi. UNRWA tidak akan menjadi bagian dari lanskap Gaza di masa depan pasca Hamas,” katanya.

"Saya mendesak lebih banyak negara untuk mengikuti AS dan melarang pendanaan untuk organisasi ini. Terima kasih @SpeakerJohnson, @RepJeffries @SenSchumer @LeaderMcConnell atas kepemimpinan Anda dan dukungan bipartisan yang berkelanjutan terhadap Israel selama perang adil kita melawan rezim teroris pembunuh Hamas," tambahnya.

PBB dan organisasi internasional lainnya yang didanai oleh RUU tersebut diminta untuk menilai dan melaporkan upaya untuk memerangi bias anti-"Israel". Untuk memeriksa personel yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok teroris, RUU tersebut menahan dana dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk apa yang disebutnya sebagai tindakan anti-"Israel".

Ketentuan-ketentuan baru mengenai bantuan apa pun ke Gaza juga dimasukkan dalam RUU tersebut, seperti koordinasi dengan “Israel”, pencegahan pengalihan perhatian kepada Perlawanan Palestina, dan persyaratan untuk pemantauan pihak ketiga, menurut anggota DPR dari Partai Republik di Komite Alokasi.

Banyak anggota DPR yang tidak memandang positif RUU tersebut dibandingkan rekan-rekan mereka.

“Meskipun banyak ketentuan baik yang dimasukkan dalam RUU tersebut, saya tidak dapat mendukung penghapusan bantuan kemanusiaan yang tidak masuk akal bagi 2 juta orang yang menghadapi kelaparan dan kematian karena perang Israel melawan Hamas,” tulis Rep. Andre Carson pada hari Jumat di X.

Carson menegaskan dia akan bekerja sama dengan rekan-rekannya untuk memulihkan pendanaan UNRWA dan menuntut gencatan senjata permanen.[IT/r]