Hashd al-Sha'abi; Kekuatan Rakyat Melawan Teror

Formasi PMU kembali ke musim panas 2014, tak lama setelah Daesh, kelompok teror paling terkenal di dunia, menunjukkan wajahnya dan berhasil menduduki sejumlah wilayah di Irak.

Keberhasilan cepat yang didapat oleh teroris adalah menangkap tentara nasional Irak lengah, mendorong pasukan pemerintah di ambang kehancuran dan meninggalkan negara Arab dalam kekacauan.

Pada tanggal 15 Juni tahun itu, ulama Syiah terkemuka Irak Ayatollah Ali al-Sistani melakukan intervensi untuk membantu membangun kembali tentara nasional, mengeluarkan fatwa yang meminta semua orang Irak untuk bergabung dengan tentara dalam menghadapi ancaman Daesh.

Fatwa bersejarah menyebabkan mobilisasi massa pasukan sukarelawan populer di bawah panji Hashd al-Sha'abi. Pasukan kemudian bergegas untuk membantu tentara dan memimpin banyak operasi anti-teror yang sukses, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan wilayah Daesh dan pembebasan seluruh tanah Irak pada Desember 2017.

Peran efisien PMU telah mengalahkan milisi Takfiri sehingga mengubah pasukan menjadi fitur permanen dan populer secara luas dari lanskap sosial, politik dan keamanan Irak, meskipun ada upaya oleh AS dan sekutunya untuk menggambarkan misi PMU sebagai sektarian.

Pada bulan November 2016, parlemen mengakui Hashd al-Sha'abi sebagai kekuatan resmi dengan hak yang sama dengan tentara reguler, oleh karena itu secara hukum menetapkannya sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Nasional.
 
Selanjutnya pada Maret 2018, perdana menteri saat itu Haider al-Abadi mengeluarkan dekrit, yang mengatakan pejuang Hashd akan diberi banyak hak yang sama dengan anggota militer.

Keputusan itu menambahkan bahwa para pejuang PMU akan diberikan gaji yang setara dengan yang diterima oleh anggota militer di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Anggota PMU juga akan tunduk pada hukum militer dan diberi akses ke institut dan perguruan tinggi militer.

Pada Juli 2019, Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi mengeluarkan dekrit lain yang lebih lanjut mengintegrasikan Hashd al-Sha'abi ke dalam angkatan bersenjata negara itu.

"Demi kepentingan publik dan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada kita oleh konstitusi ... berikut ini diputuskan: semua Pasukan Mobilisasi Populer akan beroperasi sebagai bagian tak terpisahkan dari angkatan bersenjata dan tunduk pada peraturan yang sama,” tulis dekrit itu.[IT/r]