0
Friday 2 December 2022 - 13:33

Seminar Kebangsaan: Relasi Sunni Syiah Dalam Menciptakan Masyarakat Harmoni

Story Code : 1028043
Seminar Kebangsaan: Relasi Sunni Syiah Dalam Menciptakan Masyarakat Harmoni
Seminar Kebangsaan: Relasi Sunni Syiah Dalam Menciptakan Masyarakat Harmoni
Seminar yang diprakarsai oleh LSM eLsa itu dimoderatori oleh Direktur Centre of Religion for Moderation Studies (CRMS), Dr. Teddy Kholiluddin dan menghadirkan narasumber dari tokoh Syiah KH. Miqdad Turkan serta tokoh intelektual muda NU Dr. Iman Fadhilah, Dekan FAI Universitas Wahid Hasyim (Unwahas).

Mengawali pembicaraan, KH. Miqdad melontarkan pertanyaan kepada hadirin yang kebanyakan adalah mahasiswa,  "Apa yang ada dibenak Anda ketika mendengar kata Syiah?" Para hadirin yang tidak menyangka mendapat "serangan" pertanyaan itu menjawab secara spontan, sebagian mengatakan, yang terbesit di benak mereka adalah, "sesat", "mut’ah", "menuhankan Ali", "punya al-Quran Sendiri", "mencaci sahabat" dan berbagai sentimen negatif lain terkait Syiah.

Pengasuh Ponpes Darut Taqrib itu kemudian menjelaskan bahwa umat Islam mempunyai sisi kesamaan yang bersumber dari satu hal,  yakni Islam. Di era Nabi dan para sahabat belum ada yang namanya Sunni dan Syiah, yang ada adalah Islam. Bahkan dalam sejarah perang Jamal, Shifin, dan Nahrawan, penyebab peperangan itu bukan karena Syiah dan Sunni. Dalam peristiwa Karbala juga masih belum ada dikotomi Sunni dan Syiah, dan sejarah mencatat perang itu bukanlah perang antara Sunni dan Syiah.

Kh. Miqdad menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata “Syiah”, tapi bukan sebagai mazhab yang kita kenal seperti sekarang ini. Sementara itu, para ulama ketika menyebut kata Ahli Sunnah Waljamaah  (Sunni, red.)  maka maksud mereka adalah sebuah manhaj untuk memahami al-Quran, hadist-hadist Nabi dan persoalan fikih. Dari sinilah muncul istilah empat mazhab, thoriqoh, tasawuf dll. Begitu pula dengan kata “Syiah”.  Syiah berarti sebuah sebuah metode atau manhaj untuk memahami al-Quran dan hadist-hadist nabi, dll.  Dalam konteks ini, Syiah dan Sunni sangat jauh dari era nabi SAW. Maka jika ada yang melabeli Syiah sebagai manhaj sesat dan kafir, maka hal yang sama juga bisa dilakukan pada mazhab Sunni.

"Mazhab adalah produk sejarah, menukil pernyataan Syafi'i Ma'arif," terang KH. Miqdad.

Yang kemudian menjadi problem, lanjutnya, adalah perbedaan pemahaman kita mengenai mazhab-mazhab itu sendiri, perbedaan tentang analisa sejarah dan peperangan yang terjadi di era sahabat.

Menurut Anggota Dewan Syura Ahlulbait Indonesia (ABI) itu, ada banyak persamaan antara Sunni dan Syiah dari sisi amaliyah, ilmiah dan bahkan pandangan sejarah. Misalnya, tahlilan, tawasulan, ziarah kubur dll, merupakan sisi kesamaan amaliah antara Sunni dan Syiah. Dalam pandangan ilmiah, al-Qurannya sama. Kalau pun ada perbedaan maka itu terletak pada tafsir dan argumentasi mengenai ayat-ayat suci al-Quran. Begitu pula dalam pandangan  sejarah, perbedaan yang ada terdapat dalam penafsiran peristiwa yang ada, misalnya dalam peristiwa Ghadir Khum.

Dari sisi akidah, terdapat perbedaan antara Sunni dan Syiah, lanjut KH. Miqdad. Misalnya jumlah rukun iman Islam dalam Sunni adalah enam sedang di Syiah ada tiga. Tapi perbedaan jumlah rukun iman ini tidak saling menegasikan.  Di dalam akidah Syiah, keyakinan kepada Allah mencakup banyak rincian, termasuk kepercayaan kepada rasul-rasul, malaikat, qadha qadar dan hal-hal qhaib. Jadi, malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, kemudian beliau menyampaikannya kepada manusia, dan tentu saja yang disampaikan adalah wahyu-Nya kemudian dicantumkan dalam kitab-Nya. Poin pentingnya di sini, tegasnya, jika ada keimanan yang tidak dimasukkan ke dalam rukun iman maka tidak berarti bahwa hal tersebut tidak wajib diimani. Kita wajib mengimaninya, meski tidak dianggap sebagai keimanan yang paling pokok.

Lalu terkait rukun Islam, KH. Miqdad menjelaskan kenapa Syiah tidak memasukkan syahadat sebagai rukun Islam. Salah satu dalilnya adalah keberadaan hadits yang berbunyi, "Buniya Islam ‘ala khomsi daaim", yang artinya "Islam dibangun di atas lima tiang", bukan menggunakan kata "arkanu Islam...." Kemudian, mungkin muncul pertanyaan, apakah orang Syiah tidak bersyahadat? Tentu saja orang Syiah beryahadat dan membaca dua kalimat syahadat merupakan salah satu kewajiban dalam sholat.

Membaca syahadat juga wajib bagi mereka yang mau masuk Islam. Sementara kita yang terlahir dalam kondisi Islam, tidak wajib membaca syahadat untuk ke-Islaman kita, karena kita terlahir dari orang tua yang sudah Islam sejak awal.

Adapun penyebab konflik antara Sunnah dan Syiah menurut KH. Miqdad, di antaranya  adalah penyebaran fitnah, politisasi mazhab dan tuduhan bahwa Syiah adalah sebuah gerakan politik. Ini semua terkait dengan kepentingan politik kalangan tertentu, baik dalam tataran global dan lokal.

Kita semua berharap bisa hidup dengan damai bebas tanpa politisasi, tegas pengasuh Ponpes Darut Taqrib itu.  Untuk mewujudkannya, diperlukan beberapa solusi. Di antaranya selalu membangun interaksi dan menjelaskan identitas masing-masing pengikut mazhab. Tak kalah penting, menjalin komunikasi, menghormati dan menghargai antara para pengikut mazhab-mazhab. Kedua belah pihak juga bisa mewujudkan kerjasama kelembagaan dan pendidikan.

Sementara itu DR. Iman Fadhilah memandang penting acara seperti ini karena  menurutnya dapat menjadi ajang pembelajaran tentang Syiah yang sebenarnya dari sumber aslinya. Ditegaskannya, selama ini kebanyakan masyarakat memahami Syiah dari orang lain atau dari pihak lain.

Menurut Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Wahid Hasyim itu, salah satu penyebab konflik adalah masuknya akidah dalam wilayah politik, dan politik yang masuk dalam berbagai aspek agama. Beberapa solusi yang dapat meredam konflik, menurut Gus Iman, adalah mengenal perbedaan dan memahami kenyataan sebagai sebuah keindahan. Perbedaan dalam konteks tafsir adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima. Selain itu, beliau juga menegaskan pentingnya keteladanan dan berinteraksi dengan berbagai pihak yang berbeda. []
 
 
Comment


“Konferensi Populer” Sudan Menghadapi Upaya Baru TMC untuk Menormalisasi Hubungan dengan ‘Israel’, Menegaskan Kembali Dukungan untuk Masalah Palestina IslamTimes - Konferensi Kongres Populer Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan baru-baru ini tentang normalisasi hubungan dengan entitas Zionis. Pernyataan tersebut menanggapi beberapa pejabat Dewan Militer Transisi (TMC) yang telah menyuarakan kesiapan untuk memulihkan hubungan dengan entitas Zionis, menekankan bahwa upaya semacam itu, yang menempa keinginan Sudan, selalu gagal. Pernyataan tersebut menekankan bahwa pemerintah sementara tidak memiliki hak konstitusional untuk mengambil keputusan strategis semacam itu, menambahkan bahwa satu-satunya misi TMC adalah mengamankan transisi menuju sistem pemerintahan demokratis berdasarkan pemilihan umum. Konferensi Rakyat juga meminta semua pihak Sudan untuk terlibat dalam menghadapi upaya TMC untuk mencegah transisi demokrasi di Sudan dan melanggengkan pemerintahannya dengan mendapatkan dukungan dari 'Israel' dan sekutunya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Sudan mengumumkan bahwa Abdel Fattah Burhan, Kepala TMC, telah menjamu Menteri Luar Negeri Zionis Israel Elie Cohen, menunjukkan bahwa para peserta sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan normalisasi. Sementara itu, Cohen menyebutkan bahwa dia menyerahkan rancangan kesepakatan kepada otoritas transisi Sudan, menambahkan bahwa itu akan ditandatangani akhir tahun ini. Hamas Palestina, Jihad Islam dan Front Populer serta Gerakan Ansarullah Yaman mengecam tuan rumah Cohen di Sudan, menyerukan untuk menghadapi keputusan TMC untuk menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis.[IT/r]
Most Populer
“Konferensi Populer” Sudan Menghadapi Upaya Baru TMC untuk Menormalisasi Hubungan dengan ‘Israel’, Menegaskan Kembali Dukungan untuk Masalah Palestina IslamTimes - Konferensi Kongres Populer Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan baru-baru ini tentang normalisasi hubungan dengan entitas Zionis.  Pernyataan tersebut menanggapi beberapa pejabat Dewan Militer Transisi (TMC) yang telah menyuarakan kesiapan untuk memulihkan hubungan dengan entitas Zionis, menekankan bahwa upaya semacam itu, yang menempa keinginan Sudan, selalu gagal.  Pernyataan tersebut menekankan bahwa pemerintah sementara tidak memiliki hak konstitusional untuk mengambil keputusan strategis semacam itu, menambahkan bahwa satu-satunya misi TMC adalah mengamankan transisi menuju sistem pemerintahan demokratis berdasarkan pemilihan umum.  Konferensi Rakyat juga meminta semua pihak Sudan untuk terlibat dalam menghadapi upaya TMC untuk mencegah transisi demokrasi di Sudan dan melanggengkan pemerintahannya dengan mendapatkan dukungan dari
“Konferensi Populer” Sudan Menghadapi Upaya Baru TMC untuk Menormalisasi Hubungan dengan ‘Israel’, Menegaskan Kembali Dukungan untuk Masalah Palestina IslamTimes - Konferensi Kongres Populer Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan baru-baru ini tentang normalisasi hubungan dengan entitas Zionis. Pernyataan tersebut menanggapi beberapa pejabat Dewan Militer Transisi (TMC) yang telah menyuarakan kesiapan untuk memulihkan hubungan dengan entitas Zionis, menekankan bahwa upaya semacam itu, yang menempa keinginan Sudan, selalu gagal. Pernyataan tersebut menekankan bahwa pemerintah sementara tidak memiliki hak konstitusional untuk mengambil keputusan strategis semacam itu, menambahkan bahwa satu-satunya misi TMC adalah mengamankan transisi menuju sistem pemerintahan demokratis berdasarkan pemilihan umum. Konferensi Rakyat juga meminta semua pihak Sudan untuk terlibat dalam menghadapi upaya TMC untuk mencegah transisi demokrasi di Sudan dan melanggengkan pemerintahannya dengan mendapatkan dukungan dari 'Israel' dan sekutunya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Sudan mengumumkan bahwa Abdel Fattah Burhan, Kepala TMC, telah menjamu Menteri Luar Negeri Zionis Israel Elie Cohen, menunjukkan bahwa para peserta sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan normalisasi. Sementara itu, Cohen menyebutkan bahwa dia menyerahkan rancangan kesepakatan kepada otoritas transisi Sudan, menambahkan bahwa itu akan ditandatangani akhir tahun ini. Hamas Palestina, Jihad Islam dan Front Populer serta Gerakan Ansarullah Yaman mengecam tuan rumah Cohen di Sudan, menyerukan untuk menghadapi keputusan TMC untuk menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis.[IT/r]