Penumpasan Bahrain: Kelompok Oposisi Memperingatkan, Tahanan Politik dalam Kondisi Mengerikan

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Sabtu (21/1) malam, al-Wefaq mengumumkan bahwa para pegiat yang dipenjara terpapar berbagai bentuk kondisi kesehatan mental dan fisik, mencela perlakuan buruk mereka sebagai kriminal dan berpotensi fatal.

"Dokumen yang bocor dari belasan tahanan politik menunjukkan bahwa para narapidana ditahan dalam kondisi yang sangat mengerikan," bunyi pernyataan itu.

Kelompok oposisi terus mengkritik ketidakpedulian masyarakat internasional terhadap kondisi menyedihkan narapidana politik yang dipenjara dan menyesalkan advokasi palsu pemerintah Barat untuk hak asasi manusia.

“Merampas air minum, perawatan dan pasokan medis, pemanas dan air panas, sinar matahari dan kontak dengan keluarga, selain kondisi tidak manusiawi lainnya merupakan kejahatan dan merupakan serangan sistematis terhadap kehidupan tahanan politik. Para tahanan ini ditahan di balik jeruji besi karena membela hak asasi manusia, dan memperjuangkan tuntutan politik dan kemanusiaan yang sah serta kebebasan sipil,” al-Wefaq khawatir.

“Tahanan politik di Bahrain telah ditangkap, disiksa, dan dijatuhi hukuman penjara yang lama, dicabut kewarganegaraannya dan diisolasi secara politik dan sosial, hanya karena mereka menuntut demokrasi, keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” tambah pernyataan itu.

Kelompok oposisi Bahrain akhirnya mengecam tindakan keras rezim Al Khalifa sebagai mencekik dan mengerikan, menyatakan bahwa kelanjutan status quo akan menutup pintu rekonsiliasi.

Demonstrasi anti-monarki dimulai pada pertengahan Februari 2011 dan diadakan secara rutin sejak pemberontakan rakyat dimulai.

Demonstran menuntut agar rezim Al Khalifa melepaskan kekuasaan, dan sistem yang demokratis dan adil yang mewakili semua warga Bahrain akan didirikan.

Rezim Manama yang kejam, bagaimanapun, telah menanggapi tuntutan kesetaraan sosial dengan tangan besi, menekan suara perbedaan pendapat.

Pada bulan Maret 2017, parlemen Bahrain menyetujui persidangan warga sipil oposisi di pengadilan militer dalam tindakan yang dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia sebagai sama saja dengan penerapan darurat militer yang tidak diumumkan.

Raja, Raja Hamad, meratifikasi amandemen konstitusi pada April 2017, membawa penindasan lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat politik di Pulau Teluk kecil di bawah pengaruh kuat rezim Saudi.[IT/r]