0
Friday 10 May 2019 - 17:54
Indonesia - Palestina:

Indonesia: Stop Pembangunan Permukiman Ilegal Israel di Palestina!

Story Code : 793357
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di DK PBB.jpeg
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di DK PBB.jpeg
Pada pertemuan bertema "Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang terhadap Perdamaian" itu hadir Menlu Palestina Riyad al-Maliki.
 
"Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima," kata Retno saat mengawali pertemuan, Retno menyampaikan bahwa permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017.
 
Hal itu menunjukan bahwa terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, walaupun situasi saat ini sangat sulit, semua pihak tidak boleh putus asa.
 
"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog," tutur Menlu Retno.
 
Pada dialog tersebut, intinya ada tiga hal tag disampaikan Menlu Retno Marsudi. Pertama, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi kedua negara.
 
Kedua, pembangunan pemukiman ilegal merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina. Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman illegal oleh Israel.
 
Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal.
 
Pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video, ahli hukum internasional Universitas Ohio John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man, dan Ketua Institut Arab–Amerika James Zogbi.
 
Pertemuan “Arria Formula” merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif. Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB.
 
Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
 
Sebagai informasi, pertemuan Arria Formula adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019.
 
Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada tanggal 7 Mei 2019, lalu Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata di tanggal 23 Mei 2019.
 
Kemudian, ada juga pameran foto yang mengangkat tema "Investing in Peace" (“Menabur Benih Perdamaian”) di tanggal 6-17 Mei 2019, serta Resepsi Diplomatik dan Pertunjukkan Budaya Indonesia pada 30 Mei 2019.[IT/r]


 
 
 
Artikel Terkait
Comment