0
Thursday 16 January 2020 - 01:19

Zarif Menolak Proposal PM Inggris Untuk 'Kesepakatan Trump' Baru Untuk Menggantikan JCPOA

Story Code : 838697
Zarif Menolak Proposal PM Inggris Untuk

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif telah menolak proposal untuk "perjanjian Trump" yang baru yang menggantikan perjanjian nuklir Iran 2015, dengan mengatakan bahwa perjanjian tersebut bukanlah perjanjian Presiden AS Barack Obama yang akan berakhir.

"Kami tidak menandatangani "kesepakatan Obama" untuk dihapus oleh "kesepakatan Trump" sekarang. Bahkan jika kita melakukannya, siapa bilang kita tidak akan membutuhkan kesepakatan Biden, Sanders atau Warren tahun depan? ”Zarif mengatakan dalam tweet pada hari Rabu, merujuk pada calon AS yang bersaing melawan Trump dalam pemilihan presiden 2020.

Dia menambahkan bahwa Iran percaya pada diplomasi "tetapi tidak dalam menegosiasikan ulang Resolusi DK PBB yang kami sepakati dengan 6 Pemerintah & Uni Eropa."

Pernyataan itu muncul sehari setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan Presiden AS Donald Trump untuk menggantikan kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dengan pakta barunya sendiri untuk menyelesaikan perbedaan.

Namun, Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan setelah itu perdana menteri hanya mengadvokasi penggantian perjanjian yang ada jika Washington dan Iran dapat menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik.

Trump kemudian mengatakan dalam tweet bahwa dia setuju dengan Johnson bahwa "kesepakatan Trump" harus menggantikan kesepakatan Iran.

AS di bawah Trump meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan mengembalikan sanksi yang telah dicabutnya. Inggris, Prancis, dan Jerman juga tunduk pada sanksi dan menolak untuk memenuhi kepentingan bisnis Iran berdasarkan kesepakatan meskipun ada janji sebelumnya untuk melakukannya.

"Saya ingin tahu apa yang dipikirkan perdana menteri Inggris ketika dia mengatakan mari kita hancurkan JCPOA dan menjalankan rencana Trump," kata Rouhani.

"Trump tidak melakukan apa-apa selain melanggar kesepakatan dan melanggar peraturan dan regulasi internasional," tambahnya.(IT/TGM)
Comment