Saleh dan Trump Bahas Penarikan Pasukan Amerika dari Irak

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Dan kami turun ke angka yang sangat rendah. Kami turun ke 5.000. Jadi kita turun ke jumlah yang sangat rendah, secara historis rendah, dan kita akan melihat apa yang terjadi,” Trump mengatakan kepada wartawan setelah pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di resor Alpen Swiss Davos pada hari Rabu (22/1) dengan pemimpin Irak .

Saleh dan Trump juga membahas pentingnya menghormati tuntutan rakyat Irak untuk menjaga kedaulatan negara.

"Kami memiliki banyak kepentingan bersama, perang melawan ekstremisme, stabilitas di lingkungan itu, dan Irak yang berdaulat, teman-teman tetangga dan sahabat Amerika Serikat," komentar presiden Irak itu.

Pada 5 Januari, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU, menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu.

Pada 9 Januari, pengurus Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi meminta Amerika Serikat untuk mengirim delegasi ke Baghdad yang ditugaskan untuk merumuskan mekanisme penarikan pasukan AS dari negara tersebut.

Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri Irak, Abdul-Mahdi "meminta delegasi dikirim ke Irak untuk mengatur mekanisme untuk mengimplementasikan keputusan parlemen untuk penarikan (aman) pasukan asing dari Irak" dalam panggilan telepon dengan Sekretaris AS Negara Mike Pompeo.

Perdana menteri mengatakan Irak menolak pelanggaran kedaulatannya, terutama pelanggaran militer AS terhadap wilayah udara Irak dalam serangan udara yang membunuh Letjen Qassem Suleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam, wakil kepala PMU, Abu Mahdi al-Muhandis, dan kawan-kawan mereka.

"Perdana menteri mengatakan pasukan Amerika telah memasuki Irak dan drone terbang di wilayah udaranya tanpa izin dari pemerintah Irak dan ini merupakan pelanggaran perjanjian bilateral," tambah pernyataan itu.

Departemen Luar Negeri AS dengan blak-blakan menolak permintaan itu pada hari berikutnya.

Seorang pejabat tinggi dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), lebih dikenal dengan kata Arab Hashd al-Sha'abi, mengatakan pawai hari Jumat terhadap kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara itu akan membuka halaman baru dalam sejarah Irak.

“Negara kita tercinta sedang mengalami keadaan khusus dan luar biasa. Setelah agresi AS menargetkan para putra Hashd al-Sha'abi dan para pemimpin anti-terorisme, kebenaran di balik kehadiran militer AS akhirnya terungkap, dan terungkap bahwa pasukan Amerika belum dikerahkan untuk membantu Irak, dan akan tidak menarik setiap kali pemerintah Irak meminta mereka untuk melakukannya,” Qais al-Khazali, pemimpin Asa'ib Ahl al-Haq, yang merupakan bagian dari PMU, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Rabu (22/1).

Dia menambahkan, "Negara kita sekarang hidup dalam fase pendudukan ... Bangsa Irak menolak penghinaan, rasa malu, pendudukan dan agresi. (Presiden AS Donald) Trump mengatakan bahwa dia ingin mengendalikan minyak Irak ... Rakyat Irak telah menggagalkan skenario AS kelompok Takfiri teroris Daesh. "

Khazali lebih lanjut mencatat bahwa demonstrasi hari Jumat untuk mengutuk kehadiran Amerika di Irak tidak hanya akan menjadi hari pertahanan kedaulatan, tetapi juga akan menjadi hari revolusi kedua - satu abad setelah Revolusi Irak Besar tahun 1920, ketika orang-orang melakukan demonstrasi massa terhadap Pasukan Inggris yang telah menduduki Irak dalam Perang Dunia Pertama.

"Kami akan memaksa Amerika Serikat untuk mundur dari negara kami, dan kami akan membersihkan negara kami," kata pemimpin PMU itu.[IT/r]