Qaani dan Haniyeh Diskusikan Plot Baru AS terhadap Palestina

Dalam percakapan telepon pada Sabtu (1/2) malam, Komandan Pasukan Quds Brigadir Jenderal Esmail Qaani dan Ismail Haniyeh, pemimpin politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, berunding tentang rencana baru AS untuk wilayah tersebut.

Qaani mengatakan bahwa Iran siap menggagalkan rencana ini dan menghadapi bahaya mendatang dengan kerja sama rakyat Palestina, terutama pasukan Perlawanan. Iran akan melanjutkan dukungannya untuk perlawanan Palestina dan orang-orang seperti yang terjadi dalam masa jabatan Martir Suleimani, kata komandan.

Sementara itu, Haniyeh menghargai sikap Iran terhadap Palestina, mengatakan bahwa semua warga Palestina menolak rencana ini. Haniyeh mengatakan dia yakin rakyat Palestina memiliki kekuatan dan tekad yang dibutuhkan untuk mengalahkan rencana ini.

Qaani juga mengadakan pembicaraan telepon terpisah dengan sekretaris jenderal Islam Palestina Jihad Ziyad Al-Nakhalah pada hari Sabtu (1/1).

Berdiri di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump mengungkap apa yang disebut 'Kesepakatan Abad Ini' beberapa hari yang lalu.

Trump mengulangi dukungannya yang sangat kontroversial atas Yerusalem yang diduduki al-Quds sebagai "ibukota tak terbagi" Zionis Israel ketika ia menguraikan rencana swadaya pemerintahnya untuk konflik Palestina-Israel, yang telah diberhentikan oleh warga Palestina.

Dia mendukung pengakuan kontroversialnya pada Desember 2017 tentang Yerusalem al-Quds sebagai "ibukota" Zionis Israel, sebuah langkah yang diambilnya dalam menghadapi tuntutan Palestina bahwa kota suci itu harus berfungsi sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Dia mengatakan rencana itu membayangkan kota itu sebagai "ibukota tak terbagi" rezim Zionis Israel.

Apa yang disebut sebagai rencana perdamaian secara luas diharapkan akan membawa pandangan pro-Israel AS ke tingkat yang sama sekali baru, dengan berbagai laporan memperingatkan bahwa dia berusaha untuk meletakkan dasar bagi aneksasi Zionis Israel sekitar setengah dari Tepi Barat, yang diduduki rezim di 1967, termasuk sebagian besar Lembah Jordan.

Ribuan warga Palestina memprotes di Gaza, dan warga di Tepi Barat dan Yerusalem menyuarakan penolakan dan kemarahan mereka atas rencana yang kontroversial itu.[IT/r]