Negosiasi Sia-Sia Kecuali Penarikan Pasukan AS Dari Irak Direalisasikan

Seorang pejabat senior dengan Harakat Hezbollah al-Nujaba, yang kelompoknya merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU), telah memperingatkan agar tidak memberikan konsesi kepada Amerika Serikat dalam negosiasi yang akan datang antara Baghdad dan Washington, dan menyatakan bahwa setiap pembicaraan yang tidak akan menghasilkan penarikan pasukan AS harus ditolak.

"Setiap pembicaraan yang tidak mempertimbangkan keputusan negara Irak, parlemen dan pemerintah mengenai penarikan pasukan asing dari seluruh wilayah Irak secara lengkap harus segera ditolak, tidak mengikat dan ilegal. Kami tidak akan mengenalinya tidak peduli dalam keadaan apa mereka mungkin dilakukan atau siapa yang akan mendukung mereka, ”wakil sekretaris jenderal dan juru bicara resmi gerakan itu, Nasr al-Shammari, menulis dalam sebuah pos yang diterbitkan di halaman Twitter resminya. .

Pernyataannya datang sebagai tanggapan atas sejumlah laporan bahwa militer AS sedang menjajaki jalan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Irak, dan menghindari resolusi parlemen mengenai penarikan pasukan asing dari negara tersebut.

Karim al-Muhammadawi, seorang anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak, mengatakan kepada kantor berita al-Maalomah berbahasa Arab dalam sebuah wawancara eksklusif pada 4 Juni bahwa legislatif akan menolak setiap negosiasi antara Baghdad dan Washington yang akan menghasilkan perpanjangan dari Pengerahan militer AS di negara tersebut.

"Negosiasi antara Washington dan Baghdad, yang akan dimulai pada pertengahan bulan ini, akan gagal menghasilkan hasil yang nyata jika mereka tidak membahas penarikan pasukan AS dari negara itu," ungkapnya.

Muhammadawi mencatat, "Parlemen akan menolak negosiasi antara kedua belah pihak jika mereka menghasilkan perpanjangan kehadiran militer AS di Irak."

Anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU pada 5 Januari, menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dari negara itu setelah pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala PMU Irak, dan rekan-rekan mereka dalam serangan udara AS yang disahkan oleh Presiden Donald Trump di dekat Bandara Internasional Baghdad dua hari sebelumnya.(IT/TGM)