Bahrain Mengatakan Akan Menuntut Aktivis Media Sosial yang Mengutuk Normalisasi Israel

Direktorat Jenderal Anti-Korupsi dan Kejahatan Ekonomi dan Elektronik Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (12/10) bahwa mereka memantau akun media sosial yang bekerja untuk "mencemarkan nama baik" Bahrain terkait perjanjian damai dengan Zionis Israel.

Kementerian menuduh bahwa akun ini “menyebarkan hasutan” dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas nasional dan dijalankan oleh “buronan” dari negara Teluk Persia.

Ini mengancam "langkah hukum" terhadap mereka yang mempromosikan pesan mereka.

Pada 11 September, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Bahrain mengikuti Uni Emirat Arab (UEA) dalam menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel.

Empat hari kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh Trump di Gedung Putih.

Warga Palestina, yang memperjuangkan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibukotanya, telah mengutuk kesepakatan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan mereka melawan pendudukan Zionis Israel.

Perjanjian tersebut telah memicu gelombang kemarahan di antara publik di Bahrain, di mana sentimen anti-Zionis Israel semakin dalam. Warga Bahrain telah mengadakan beberapa protes dalam beberapa pekan terakhir untuk mengutuk perjanjian tersebut.

Kelompok oposisi utama Bahrain, Al-Wefaq National Islamic Society, mengecam kesepakatan itu sebagai "pengkhianatan terakhir terhadap Islam dan Arab dan penyimpangan dari konsensus Islam, Arab, dan nasional."

Dia juga mengatakan bahwa perjanjian Zionis Israel-Bahrain tidak memiliki legitimasi apa pun.
Sementara itu, sejumlah media Israel melaporkan bahwa rezim Tel Aviv telah menjalankan bagian kepentingan di ibu kota Bahrain, Manama selama lebih dari satu dekade.

Outlet tersebut mengatakan Zionis Israel telah menjalankan misi untuk "memperkuat langkah-langkah ekonomi dan politik di wilayah tersebut," dan bahwa kementerian luar negeri Israel berencana untuk mendirikan kedutaan besar di Bahrain.[IT/r]