Xi Mengimbau Militer China untuk Mempersiapkan Masalah Keamanan yang 'Tidak Stabil' dengan Negara Lain

AS juga berulang kali menantang klaim maritim China di Laut China Selatan dan menuduh China memberlakukan undang-undang yang kejam di Hong Kong.
 
Selama sesi legislatif hari Selasa (9/3), Presiden China Xi Jinping mengatakan militer perlu "bersiap" di tengah situasi keamanan yang "tidak stabil" dengan negara lain.
 
"Situasi keamanan negara kita saat ini sebagian besar tidak stabil dan tidak pasti," kata Xi selama diskusi panel yang dihadiri oleh perwakilan angkatan bersenjata, South China Morning Post melaporkan.
 
“Seluruh militer harus mengkoordinasikan hubungan antara peningkatan kapasitas dan kesiapan tempur, bersiap untuk merespon berbagai situasi yang kompleks dan sulit setiap saat, dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan memberikan dukungan yang kuat untuk pembangunan komprehensif negara sosialis modern,” tambahnya.
 
Pernyataan terbaru presiden datang setelah Menteri Pertahanan Jenderal Wei Fenghe pada hari Sabtu menyerukan militer untuk meningkatkan kesiapan tempurnya, mencatat bahwa keamanan nasional China telah "memasuki fase berisiko tinggi," lapor South China Morning Post.
 
"Kami menghadapi tugas-tugas yang meningkat dalam pertahanan nasional ... dan kami harus secara komprehensif meningkatkan pelatihan militer dan kesiapan untuk berperang sehingga dapat meningkatkan kemampuan strategis kami untuk mengalahkan musuh kami yang kuat," kata Wei.
 
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Presiden AS Joe Biden untuk membalikkan kebijakan mantan pemerintahan Trump di Taiwan.
 
"Kami mendesak pemerintah AS yang baru untuk sepenuhnya memahami sensitivitas tinggi dari masalah Taiwan," kata Wang, juga menyerukan Bien untuk "mengubah praktik berbahaya pemerintahan sebelumnya untuk 'melewati batas' dan 'bermain api'," lapor AP.
 
Kementerian Keuangan China mengungkapkan awal bulan ini bahwa pertumbuhan belanja pertahanannya akan meningkat menjadi 6,8% tahun ini, peningkatan terbesar sejak 2019, karena ketegangan dengan AS dan tetangganya meningkat, Bloomberg melaporkan.
 
Meskipun mengadopsi kebijakan "Satu China" pada tahun 1979, yang mengakui klaim Beijing bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China, AS mempertahankan hubungan perdagangan independen yang erat dengan Taiwan dan tetap menjadi pemasok senjata utamanya.
 
Ketegangan antara AS dan China semakin meningkat ketika Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS saat itu mengunjungi Taiwan pada Agustus 2020, melakukan kunjungan tingkat tertinggi pertama oleh seorang pejabat Kabinet AS sejak Washington dan Taipei secara resmi memutuskan hubungan diplomatik pada 1979.
 
Kebuntuan China Selatan juga tetap tidak menentu dan telah berkontribusi pada ketegangan yang tinggi antara AS dan China. Laut Cina Selatan berisi banyak pulau, terumbu karang dan beting yang saat ini dikuasai dan diduduki oleh Republik Rakyat China, tetapi juga diklaim oleh beberapa negara lain, di antaranya Vietnam, Taiwan, Kamboja, Brunei, dan Filipina.
 
Selain dari perdagangan laut internasional yang sangat besar yang melewati daerah tersebut, daerah ini juga diyakini mengandung sejumlah besar cadangan minyak dan gas alam yang belum dieksplorasi.
 
Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Inggris, Prancis, Kanada, Australia, dan Jepang, berulang kali menantang klaim teritorial dan maritim China dengan melakukan apa yang disebut operasi kebebasan navigasi, berlayar dengan kapal militer di Laut China Selatan.[IT/r]