Palestina Menyerukan Komunitas Internasional untuk Menjatuhkan Sanksi pada Israel Atas 'Apartheid dan Diskriminasi Rasial'

Kementerian Luar Negeri Palestina telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan masyarakat internasional untuk mengutuk Zionis Israel atas tindakannya di wilayah Palestina dan memperkenalkan sanksi yang relevan terhadap Tel-Aviv.
 
"Interaksi negara-negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kepentingan mereka dalam laporan-laporan ini, jika ada, tidak berdasar dan tidak mendorong badan-badan internasional untuk memberikan perlindungan bagi rakyat kami dan mengimplementasikan resolusi-resolusi PBB yang relevan," bunyi pernyataan itu, menurut Kantor berita WAFA.
 
Bulan Sabit Merah melaporkan bahwa 408 pengunjuk rasa Palestina terluka dalam bentrokan dengan tentara Israel pada hari Jumat (25/6) selama pawai menentang pembangunan pemukiman Yahudi baru di Tepi Barat yang diduduki Zionis Israel.
 
Ini terjadi tepat ketika pemerintah baru Zionis Israel yang dipimpin oleh perdana menteri Naftali Bennett menyetujui pembangunan Tepi Barat lainnya.
 
Pada 13 Juni, sebelum pelantikannya, Bennett berjanji untuk memperluas permukiman Israel di Tepi Barat, yang sebenarnya sejalan dengan kebijakan mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang kini menjadi oposisi.
 
Netanyahu menyebut pembangunan permukiman baru di Tepi Barat sebagai "memperluas kedaulatan Israel". Pembangunan cepat dimulai pada Mei – ketika Netanyahu masih menjabat, memicu perang 11 hari antara pasukan Israel dan Hamas di Jalur Gaza.
 
Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap Tepi Barat—termasuk Yerusalem Timur—sebagai wilayah pendudukan, yang telah menjadi masalah utama dalam menyelesaikan konflik.
 
Palestina telah mencari pengakuan diplomatik atas negara mereka di wilayah-wilayah ini dan di Jalur Gaza selama beberapa dekade, tetapi Zionis Israel sejauh ini menolak untuk mengakuinya.[IT/r]