Mantan Penasehat Merkel: Seperti Trump, Biden Menghina Mitra NATO dengan Pakta AUKUS

Mantan penasehat kebijakan luar negri Kanselir Jerman, Christoph Heusgen mengatakan prjanjian antara Washington, London dan Canberra untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir bagi Australia yang diumumkan awal bulan ini merupakan penghinaan AS terhadap mitra NATO.

Munculnya kesepakatan AUKUS mendorong Australia membatalkan kontrak kapal selam diesel-listrik dengan Prancis senilai $66 miliar  kapal selam diesel-listrik.

Paris sangat marah dengan langkah yang digambarkan sebagai "tikaman dari belakang," dan memanggil pulang duta besarnya dari Washington dan Canberra. Namun, setelah Presiden AS Joe Biden menghubungi timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron, diputuskan bahwa Prancis akan mengembalikan duta besarnya ke AS demi menemukan cara penyelesaian krisis.

Aliansi keamanan baru antara Washington, London dan Canberra telah memicu kehilangan kepercayaan yang besar pada pemerintahan Biden. "Dan saya tidak tahu apakah kerugian itu cukup sebanding dengan peningkatan keamanan regional yang seharusnya," kata Heusgen seperti dilansir Russia Today.

AUKUS diyakini bertujuan melawan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik, dimana AS dan sekutunya semakin mengkhawatirkan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan dan meningkatnya ketegangan dengan Taiwan.

Pengumuman pakta itu "semakin menjengkelkan karena orang telah berharap pada Biden, sesuai pernyataan publiknya, bahwa ia akan mengadopsi gaya berbeda dari Trump, dalam hal kerja sama dengan mitranya," lanjut Heusgen.

Dan AUKUS bukan satu-satunya momen meresahkan, karena pengabaian yang sama terhadap sekutu NATO Amerika di UE telah ditunjukkan pemerintahan Biden dalam penarikan pasukan internasional dari Afghanistan pada Agustus, tambahnya.

Pernyataan Heusgen tampaknya merupakan reaksi paling keras terhadap pakta AUKUS yang muncul dari Jerman sejauh ini. Pemerintah Merkel telah menahan kritiknya terhadap AUKUS, dengan hanya Menteri Urusan Eropa Jerman Michael Roth yang menyebutnya sebagai sebuah "seruan bangkit” untuk Uni Eropa.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kesepakatan kapal selam telah meninggalkan banyak "pertanyaan tidak terjawab," sambil menggambarkan perlakuan terhadap Prancis sebagai"“tidak dapat diterima."[IT/AR]