Estafet Keketuaan ASEAN Indonesia ke Laos, 3 Agenda Prioritas Akan Tetap Dilanjutkan

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis kepada pejabat Kementerian Keuangan Laos dalam persiapan acara ASEAN 2024, termasuk melalui berbagai kegiatan seperti sesi berbagi informasi, peningkatan kapasitas, dan penyelenggaraan pertemuan.

Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Grant Agreement oleh Direktur Utama LDKPI dan Director General of External Finance Department dari Kementerian Keuangan Laos, dengan disaksikan oleh Wakil Menteri Keuangan Indonesia dan Menteri Keuangan Laos pada hari Rabu (3/4) di Luang Prabang, Laos.

Melanjutkan peran Indonesia untuk keketuaan selanjutnya
Suahasil Nazara selaku Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa dalam perannya sebagai Ketua ASEAN tahun lalu, Indonesia telah mengusulkan beberapa inisiatif yang masih perlu diperkuat di masa Keketuaan ASEAN 2024. Khususnya, ada inisiatif baru yang diusulkan Indonesia dalam ranah keuangan, seperti kolaborasi antara sektor keuangan dan kesehatan (ASEAN Joint Finance and Health Ministerial Meeting) serta pembentukan Forum Perbendaharaan ASEAN (ASEAN Treasury Forum).

“Dukungan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kerja sama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Laos, namun juga menekankan bagaimana pentingnya melanjutkan kemitraan. Kolaborasi antara kedua negara merupakan hal konkrit dan berdampak di kawasan ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya”, terang Wamenkeu.

Indonesia juga menunjukkan komitmennya dalam ASEAN Finance Process dengan membantu merumuskan isu-isu yang substansial serta mengatur logistik yang diperlukan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, LDKPI berkolaborasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Sebagai Ketua ASEAN 2024, Laos memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan agenda prioritas untuk tahun keketuaan tersebut dan juga melanjutkan agenda-agenda yang telah diamanatkan sebelumnya.

3 agenda prioritas tetap dilanjutkan
Dalam keketuaan Laos, agenda yang sebelumnya menjadi prioritas dari keketuaan Indonesia juga tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah perluasan kerja sama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC) yang diinisiasi oleh Bank Indonesia.

RPC bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman, dan terus berkembang di bawah Keketuaan ASEAN Laos 2024. Hal ini menunjukkan kontinuitas dalam upaya memperkuat kerja sama finansial regional di ASEAN.

Negara yang telah bergabung dalam kerjasama konektivitas pembayaran regional (RPC) adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos. Bergabungnya Laos sebagai anggota ke-8 dalam kerjasama RPC ditandai dengan penandatanganan MoU pada 3 April 2024.

Kemudian, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di ASEAN atau ASEAN Local Currency Transaction (LCT) tetap dilanjutkan. Kerangka kerja ASEAN LCT yang diinisiasi oleh Bank Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN, menandakan keseriusan untuk memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional.

Lalu, agenda ketiga yaitu upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN. Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan-tantangan finansial di kawasan ASEAN.