Macron Menyerukan ‘Isolasi’ Iran

Presiden Prancis mengutuk serangan Tehran terhadap Zionis Israel dan menyerukan agar sanksi diperkuat

Tehran melakukan serangan udara besar-besaran di wilayah Zionis Israel pada hari Sabtu (13/4) sebagai tanggapan atas pemboman kedutaan Iran di Damaskus awal bulan ini. Zionis Israel tidak membenarkan atau menyangkal perannya dalam pemboman tersebut, namun tanggung jawabnya kemudian ditegaskan oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Dalam sebuah wawancara dengan BFMTV dan radio RMC, Macron mengutuk tanggapan Iran dan menyebutnya “tidak proporsional.”

“Alih-alih menargetkan kepentingan Zionis Israel di luar Israel, [Tehran] justru malah menyerang Zionis Israel di wilayah mereka sendiri, dan menyerang dari wilayah mereka sendiri, dan ini merupakan serangan pertama,” katanya, seraya mencatat bahwa serangan udara tersebut telah menyebabkan “perpecahan besar” dalam hubungan yang sudah tegang antara kedua negara Timur Tengah, membuka jalan bagi “reaksi berbahaya” lebih lanjut di kedua sisi.

Macron mengatakan komunitas internasional “akan melakukan segalanya untuk menghindari eskalasi” konflik dan mendesak Zionis Israel untuk tidak membalas melalui cara militer. Sebaliknya, ia mengatakan fokusnya harus pada “mengisolasi” Iran dan menyerukan lebih banyak sanksi terhadap Tehran, termasuk “meningkatkan tekanan terhadap aktivitas nuklirnya,” yang ia yakini akan membantu “menemukan jalan menuju perdamaian di kawasan.”

Iran membenarkan serangan hari Sabtu itu dengan mengutip hak membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Mereka juga berjanji untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut, kecuali Zionis Israel menyerang lagi, namun memperingatkan bahwa tanggapan militer akan memicu eskalasi yang lebih besar. Zionis Israel menyebut Iran sebagai “ancaman terbesar” terhadap perdamaian regional dan dunia, dan menyerukan “sanksi yang menyakitkan” terhadap Tehran, termasuk industri nuklirnya.

Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional selama beberapa dekade di tengah kekhawatiran Barat bahwa program pengayaan nuklirnya ditujukan untuk memproduksi bom nuklir. Sanksi sedikit dilonggarkan pada tahun 2015 ketika Tehran menyetujui beberapa pembatasan program di bawah Kesepakatan Nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), antara Iran, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan UE.

Namun, perjanjian tersebut dibatalkan pada tahun 2018 setelah Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut dan menerapkan kembali sanksi lama terhadap Teheran. Beberapa upaya untuk menghidupkan kembali perjanjian tersebut dalam beberapa tahun terakhir terbukti tidak berhasil.[IT/r]