Pertahanan yang Sah: Mendekonstruksi Legalitas Pembalasan Iran terhadap Israel*

Serangan terhadap konsulat tersebut mengakibatkan terbunuhnya tujuh penasihat militer Iran, termasuk dua komandan tinggi IRGC yang berada di Suriah sebagai penasihat yang diundang oleh pemerintah Suriah.

Serangan Zionis terhadap misi diplomatik Iran di Suriah merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap semua konvensi internasional, khususnya Konvensi Jenewa dan Wina.

Dari sudut pandang Iran, kurangnya kecaman Dewan Keamanan PBB atas serangan pengecut tersebut menunjukkan pengabaian terhadap hukum internasional yang seharusnya dijunjung oleh lembaga-lembaga tersebut.

Dengan tidak adanya kecaman DK PBB, dan sikap provokatif yang diadopsi oleh sekutu Barat rezim Zionis Israel, Iran tidak punya pilihan selain merespons secara militer, dalam batas yang ditetapkan oleh hukum internasional, untuk memulihkan kemampuan pencegahannya.

Delegasi Iran di PBB dengan tegas menyatakan dengan jelas bahwa tanggapan Iran sebenarnya bisa dihindari seandainya Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan konsulat di Damaskus.

“Jika Dewan Keamanan PBB mengutuk tindakan agresi tercela yang dilakukan rezim Zionis terhadap fasilitas diplomatik kami di Damaskus dan kemudian membawa para pelakunya ke pengadilan, maka kebutuhan bagi Iran untuk menghukum rezim yang bermusuhan ini dapat dihindari,” bunyi pernyataan Dewan Keamanan PBB di media sosial. 

Dari sudut pandang politik, dapat dikatakan bahwa operasi "Janji Sejati" yang diluncurkan oleh Republik Islam berada dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam Pasal 51 Piagam PBB, dan dalam hak membela diri negara mana pun. .

Perbedaan antara respons Iran dan serangan Zionis sangat jelas terlihat. Sementara Zionis Israel menyerang fasilitas diplomatik atau, dalam kasus Palestina, penduduk sipil tanpa pandang bulu, Iran, dari sudut pandang rasional dan dalam batas yang ditentukan oleh hukum internasional, secara eksklusif menargetkan instalasi militer di wilayah pendudukan, dan menggunakan haknya untuk membela diri.

Dalam kerangka pertahanan diri tersebut, misi Iran di Jenewa mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas agresi rezim Zionis terhadap konsulat Iran di Damaskus.

Ditegaskan dalam pernyataan bahwa dengan menggunakan hak yang melekat untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran melakukan serangkaian serangan militer terhadap sasaran di wilayah pendudukan, sebagai respons terhadap agresi militer berulang-ulang rezim Zionis Israel. .

Serangan terhadap konsulat di Damaskus bukanlah agresi yang pertama. Rezim Zionis Israel telah berulang kali menargetkan perwira militer Iran di Suriah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Jenderal Reza Mousavi pada bulan Desember.

Tindakan-tindakan ini, khususnya serangan terhadap fasilitas diplomatik Iran, bertentangan dengan Pasal 2 Piagam PBB dan jelas merupakan pelanggaran hukum internasional.

Serangan-serangan ini bertujuan untuk menggagalkan upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengutuk dan meminta pertanggungjawaban para agresor.

Menurut Piagam PBB tentang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional, terdapat dua prinsip hukum mendasar:

- Prinsip larangan penggunaan kekerasan (Pasal 2 ayat 4).

- Hak yang melekat untuk membela diri (Pasal 51).

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, negara mempunyai hak untuk mempertahankan diri melalui penggunaan kekuatan militer ketika terkena serangan bersenjata sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan.

Pertahanan ini bisa bersifat individual atau kolektif, namun bagaimanapun juga, tidak boleh melebihi batas kebutuhan, harus dilakukan segera, dan proporsionalitas kekuatan yang digunakan untuk menangkis serangan harus dihormati.

Serangan militer Zionis Israel terhadap konsulat Iran, terlepas dari pelanggaran kedaulatan nasional Suriah dan merupakan tindakan agresi terhadap Iran, menurut Pasal 51 Piagam PBB, dapat dianggap sebagai elemen utama hak untuk membela diri. .

Agresi dan pelanggaran kedaulatan ini telah menyebabkan hak pertahanan Iran yang sah.

Penggunaan pertahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, diperbolehkan jika terjadi serangan bersenjata.

Definisi serangan bersenjata dapat ditentukan dengan mengacu pada Resolusi Majelis Umum PBB 3314, yang diadopsi sebagai definisi agresi pada bulan Desember 1974.

Menurut resolusi ini, invasi atau penyerangan oleh angkatan bersenjata suatu entitas terhadap angkatan darat, laut, atau udara entitas lain dianggap sebagai tindakan agresi.

Dalam hal ini, tindakan rezim Benjamin Netanyahu dianggap sebagai serangan agresif dan memberikan dasar bagi pelaksanaan pertahanan sah oleh Republik Islam Iran.

Dari sudut pandang militer, Operasi "Janji Sejati", yang dilakukan oleh IRGC berkoordinasi dengan unit lain tentara Iran (Artesh), ditujukan ke pangkalan militer Zionis Nevatim, yang terletak di selatan Gurun Negev.

Menurut laporan, beberapa serangan drone dan rudal didahului oleh serangkaian serangan siber terhadap jaringan listrik dan sistem radar rezim Zionis, yang menyebabkan pemadaman listrik meluas di wilayah tersebut. Kelompok peretas Iran "Cyber Av3ngers" merilis pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas pemadaman listrik di berbagai wilayah wilayah pendudukan.

Sekitar pukul 23.00 waktu Iran, divisi kedirgantaraan IRGC secara resmi melancarkan operasi pembalasan militer terhadap rezim Zionis, melakukan setidaknya empat gelombang serangan pesawat nirawak.

Seperti dilansir Press TV, gelombang pertama mencakup puluhan drone kamikaze Shahed-136, totalnya sekitar 100 unit, yang penerbangannya juga terekam kamera di Iran dan Irak.

Setelah gelombang pertama, tiga serangan lagi terjadi dengan interval sekitar setengah jam, dengan perkiraan total 400 hingga 500 drone diluncurkan.

Langkah berikutnya dalam operasi militer balasan adalah peluncuran serangkaian rudal jelajah dan balistik, yang dilaporkan disertai dengan serangan drone dan rudal secara bersamaan oleh kelompok Poros Perlawanan di Irak, Yaman, dan Lebanon.

Selain serangan terhadap pangkalan udara Nevatim yang disebutkan di atas, rudal Iran juga menyerang pangkalan udara Ramon, yang juga terletak di wilayah pendudukan Negev.

Proporsionalitas operasi Iran, selalu dalam batas yang ditentukan oleh hukum internasional tentang pertahanan diri, diungkapkan oleh komandan tertinggi IRGC Jenderal Hossein Salami, yang mengatakan, "Operasi kami terbatas dan semata-mata merupakan respons terhadap serangan entitas Zionis terhadap konsulat kami. di Damaskus."

Ia juga menekankan bahwa “setiap respons sembrono dari musuh akan ditanggapi dengan ketegasan dan kekerasan yang lebih besar,” sebuah peringatan yang tampaknya diperhatikan oleh rezim tersebut.

Respons Iran juga harus dilihat dari sudut pandang kebanggaan nasional, sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip legalitas internasional yang telah disebutkan sebelumnya.

Terakhir, operasi “Janji Sejati” menunjukkan bahwa kemandirian Israel dalam bidang keamanan dan militer hanyalah sebuah mitos. Negara ini tidak mampu menghadapi serangan sebesar itu tanpa dukungan eksternal.[IT/r]
*Xavier Villar adalah Ph.D. dalam Studi Islam dan peneliti yang berbasis di Spanyol.