Kurangi Angka Kemiskinan, Kementerian PUPR Kucurkan Dana Triliunan Rupiah

Menteri Basuki mengatakan penanganan esktrem Kementerian PUPR dilakukan melalui integrasi program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) bidang Cipta Karya dan Perumahan. 

Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk wilayah yang ditetapkan masuk kategori wilayah ekstrem dilaksanakan dengan disesuaikan kebutuhan sehingga dapat tepat sasaran, efektif dan efisien,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada pernyataan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).

Penanganan kemiskinan ekstrem dilaksanakan bertahap dengan pendekatan penataan kawasan secara terpadu di 35 kabupaten/kota prioritas pada 2021 dan dilanjutkan 212 kabupaten/kota pada 2022 hingga mencapai keseluruhan 514 kabupaten/kota secara nasional pada 2023-2024.

Program IBM (infrastruktur berbasis masyarakat) Kementerian PUPR bidang Cipta Karya-Perumahan dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur dasar meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Selain itu ada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Selain itu dukungan penanganan kemiskinan ekstrem juga dilakukan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) yang meliputi bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2022 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp13,76 triliun untuk PKT dengan target dapat menyerap 668.000 tenaga kerja. 

Misalnya di Bidang Sumber Daya Air dialokasikan anggaran sebesar Rp4,85 triliun untuk program PKT Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 10.000 lokasi serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) infrastruktur SDA dengan target menyerap 350.000 tenaga kerja. 

Bidang jalan dan jembatan dengan anggaran Rp4,50 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan revitalisasi drainase yang menyerap 55.000 tenaga kerja. 

PKT bidang permukiman senilai Rp2,11 triliun dengan target menyerap 60.000 tenaga kerja untuk pekerjaan Pamsimas di 1.810 desa, Sanimas 1.156 lokasi, PISEW 453 kecamatan, Sanitasi Ponpes - Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) 1.381 unit, Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) 106 lokasi, dan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 303 kelurahan. 

Selanjutnya program penyediaan perumahan melalui BSPS dialokasikan anggaran sebesar Rp2,29 triliun dengan target menyerap 206.000 tenaga kerja.