AS Mendorong untuk Mengintegrasikan Hak LGBTQ ke Dewan Keamanan PBB

Washington telah menyerukan pertemuan untuk fokus pada bagaimana orientasi seksual dan identitas gender masuk ke dalam konteks konflik bersenjata

Menurut catatan konsep yang dikeluarkan oleh Misi Amerika Serikat untuk PBB, AS, bersama dengan sponsor pendamping dari Albania, Brasil, Siprus, Republik Ceko, Prancis, Yunani, Jepang, Malta, Swiss, dan Inggris, bermaksud untuk mengadakan pertemuan minggu depan pada hari Senin, 20 Maret. Pembicaraan juga akan diikuti oleh Kelompok Inti LGBTI untuk “mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan dengan lebih baik pertimbangan hak asasi manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseks ke dalam pekerjaan DK PBB. ”

Dalam catatan tersebut, AS menyatakan bahwa DK PBB telah meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi akar penyebab konflik dan mengurangi dampak perang dengan mengakui bagaimana pelanggaran terhadap anggota kelompok yang terpinggirkan berfungsi untuk menggoyahkan masyarakat yang rapuh. AS mengangkat masalah perlindungan hak LGBTQ ke dewan pada tahun 2015 di tengah kejahatan Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Irak dan Suriah.

Namun, "meskipun kesadaran ini meningkat," represi individu berdasarkan orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, dan karakteristik seks terus berlanjut, kata AS.

Washington menyerukan kepada anggota Dewan Keamanan untuk mengusulkan cara agar badan internasional dapat “memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak LGBTI dalam situasi konflik” dan “memasukkan perspektif LGBTI dalam pemeliharaan perdamaian/pembangunan perdamaian.”

AS berharap pertemuan itu akan menghasilkan "langkah-langkah yang benar-benar spesifik" yang dapat diambil DK PBB, seperti mempertimbangkan "persyaratan khusus pengungsi yang transgender atau gender non-conforming" dan bagaimana dewan harus mendekati akuntabilitas untuk penargetan kejahatan perang atas orang LGBTQ.

Washington mengatakan akan berkomitmen untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat PBB mengenai pelanggaran hak dan mengangkat masalah pelecehan dan kekhawatiran lain dari komunitas LGBTQ pada pertemuan DK PBB. “Dan, bila perlu, kami akan mengusulkan bahasa dalam resolusi Dewan Keamanan di mana ada pelanggaran yang mengerikan,” kata seorang pejabat senior administrasi dalam pengarahan latar belakang pada hari Kamis (16/3).[IT/r]