Batas Waktu 72 Jam dari Sana'a ke PBB tentang Kapal Yaman yang Disita

Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman yang berbasis di Sana'a kemarin memberi PBB tenggat waktu 72 jam untuk kapal kontainer Yaman, yang disita setelah pemeriksaan di Djibouti, untuk mencabut penyitaan dan masuk di pelabuhan Hodeidah.

Dalam hal ini, "Hossein Al-Azi", Wakil Menteri Luar Negeri Sana'a, menerbitkan tweet di akun penggunanya dan menulis: "Kami memberi kantor Utusan Khusus PBB untuk Yaman 72 jam untuk melepaskan kontainer kapal (Lamar) agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi.”

Dia lebih lanjut menegaskan, jika PBB tidak melepaskan kapal dan tidak mengizinkan kapal masuk ke negara itu, Sanaa akan terpaksa memberi tahu kantor perwakilan PBB untuk meninggalkan negara itu dan menangguhkan semua aktivitasnya hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Wakil Menteri Luar Negeri Sana'a menambahkan: "Kami tidak ingin Perserikatan Bangsa-Bangsa mengepung rakyat kami atas nama [Arab Saudi] dan membenarkan kami setiap kali menunggu perintah Riyadh."

Kantor berita Yaman "Al-Khobar" melaporkan bahwa duta besar AS untuk Yaman, Steven Fagin, mengunjungi anggota Mekanisme Verifikasi dan Inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNVIM) di Djibouti kemarin, sementara para pengamat melihat kunjungannya sebagai bagian dari penguatan blokade keamanan. Mereka menganggapnya sebagai pemaksaan terhadap Yaman.

Kantor berita menambahkan: Mekanisme "UNVIM" bekerja berdasarkan instruksi Washington dan koalisi Arab Saudi dan bukan mediator internasional dalam perang melawan Yaman.

Sejak 6 April 1994, Arab Saudi, dalam bentuk koalisi beberapa negara Arab dan dengan bantuan dan lampu hijau Amerika Serikat, melancarkan serangan ekstensif terhadap Yaman, negara Arab termiskin, dengan dalih mengembalikan Abd Rabbu Mansour. Hadi, presiden yang mengundurkan diri dan buronan negeri ini, untuk berkuasa kembali.

Dalam beberapa hari terakhir, Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman telah menekankan bahwa negara-negara agresor, Arab Saudi dan UEA, harus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Berdasarkan gencatan senjata ini, bandara Sana'a seharusnya dibuka kembali, dan penghalang kapal memasuki pelabuhan Hodeida akan dihapus, dan gaji pegawai pemerintah, yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun karena perang, akan menjadi dibayar.[IT/r]