Institusi Militer dan Intelijen Israel Mengakui Hamas Akan Bertahan dari Serangan Gencar di Jalur Gaza

Sebuah dokumen yang beredar dari para pemimpin militer Zionis Israel hingga politisi senior menyatakan bahwa “dukungan otentik tetap ada” untuk Hamas di kalangan warga Gaza, menurut laporan yang diterbitkan oleh saluran televisi berbahasa Ibrani Keshet 12.

Dokumen tersebut, yang disusun oleh divisi penelitian tentara Zionis Israel, juga memperingatkan bahwa “Gaza akan menjadi wilayah yang berada dalam krisis yang parah”, mengingat kurangnya rencana untuk perang “sehari setelahnya”.

  Dokumen tersebut dilaporkan dipresentasikan pada hari Senin kepada para pejabat terkemuka Zionis Israel setelah seminggu pembicaraan senior militer dan intelijen mengenai temuan tersebut, kata Keshet 12.

Ilana Dayan, seorang jurnalis investigasi di lembaga penyiaran tersebut, mengatakan bahwa “intinya” dari dokumen tersebut adalah bahwa gerakan Hamas pasti akan selamat dari serangan Zionis Israel.

Laporan ini muncul ketika Zionis Israel mempersiapkan serangan darat di kota Rafah paling selatan di Gaza.

Pelapor khusus PBB untuk Palestina mengecam janji Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk melanjutkan serangan tersebut.

“Rafah berdiri sebagai garis terakhir keberadaan warga Palestina di Gaza, di tengah penderitaan yang tiada henti yang dihadapi oleh orang-orang yang terjebak di dalamnya,” tulis Francesa Albanese di X.

“Bagaimana kita bisa membiarkan Nakba terjadi lagi? Apakah kita benar-benar kehilangan akal sehat?”

Menurut sumber diplomatik yang dikutip oleh kantor berita AFP, Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi baru yang diajukan Aljazair yang menuntut gencatan senjata “segera” di Gaza.

Versi terbaru dari teks tersebut “menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera yang harus dihormati oleh semua pihak”, kata badan tersebut.

Mereka juga “menolak pemindahan paksa penduduk sipil Palestina”, dan “menuntut pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat”, AFP melaporkan.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengeluarkan pernyataan menanggapi laporan bahwa Aljazair berencana untuk melakukan pemungutan suara pada resolusi tersebut pada hari Selasa.

“Jika rancangan undang-undang tersebut menghasilkan pemungutan suara, maka hal itu tidak akan diadopsi,” kata Thomas-Greenfield.

AS sebelumnya menggunakan hak vetonya untuk mencegah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi telah menegaskan kembali “penolakan tegas negaranya terhadap perpindahan warga Palestina ke Mesir dalam bentuk apa pun”.

Selama percakapan telepon dengan timpalannya dari Prancis Emmanuel Macron pada hari Sabtu (17/2), kedua pemimpin sepakat tentang perlunya “menghentikan pertumpahan darah” di Jalur Gaza dan membahas kemajuan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, demikian bunyi pernyataan dari kepresidenan Mesir.

Zionis Israel telah melancarkan perang melawan Gaza sejak 7 Oktober 2023, ketika kelompok perlawanan di wilayah pesisir melancarkan operasi, yang disebut Operasi Badai al-Aqsa, melawan wilayah pendudukan.

Hampir 29.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan, anak-anak, dan remaja, telah terbunuh sejauh ini akibat serangan brutal militer.[IT/r]