Jubir Kemenlu AS: Presiden AS Mengeluarkan NSM-20 pada 8 Februari. 

Kebijakan baru ini mengamanatkan bahwa semua mitra yang menerima senjata yang didanai AS, di bawah bantuan keamanan dan otoritas kerja sama, harus memberikan jaminan tertulis. Jaminan ini mencakup komitmen untuk menggunakan senjata dan peralatan sesuai dengan hukum perang, serta memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan yang didukung AS dan AS di zona perang.

Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS mengatakan kepada Al Mayadeen bahwa Memorandum Keamanan Nasional tentang Perlindungan dan Akuntabilitas mengenai peralatan dan layanan militer yang dikirim kepada pihak lain tidak menetapkan penerapan tindakan baru terkait bantuan militer. Sebaliknya, hal ini hanya menuntut jaminan kepatuhan terhadap pengendalian yang ada.

Dia lebih lanjut menyatakan bahwa memorandum tersebut mencakup tindakan-tindakan yang telah diterapkan pada “Israel” sejak lama dan juga berlaku untuk semua negara yang disuplai senjata oleh Amerika Serikat, sesuai dengan hukum Amerika.

Sebelumnya, Axios melaporkan bahwa pemerintahan Biden telah menetapkan batas waktu pertengahan Maret bagi Israel untuk menandatangani surat komitmen yang setuju untuk mematuhi hukum internasional ketika menggunakan senjata dan amunisi yang dipasok AS di Jalur Gaza.

Persyaratan jaminan ini berasal dari memorandum yang dikeluarkan awal bulan ini oleh Presiden Joe Biden, yang diminta oleh anggota Senat AS dari Partai Demokrat. Banyak anggota Partai Demokrat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pemboman dan agresi Zionis “Israel” di Gaza, yang telah menyebabkan kematian hampir 30.000 warga Palestina dan pengungsian lainnya.

Tanpa menyetujui permintaan jaminan pada batas waktu yang ditentukan, pengiriman senjata AS ke Zionis “Israel” akan dihentikan, kata laporan itu pada hari Selasa (27/2).

Biden akan mengisi kembali sistem anti-udara Israel
Hal ini terjadi setelah Biden menyatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat harus mengisi kembali pertahanan udara Zionis “Israel” dan memastikan bahwa negara tersebut tidak mengalami “ancaman regional”, terutama yang berasal dari Iran.

Sebelum bertemu dengan para pemimpin Kongres, Biden menyatakan bahwa pertahanan udara “Israel” harus diisi ulang untuk mencegah ancaman dari Timur Tengah, termasuk Iran dan perlawanan Palestina.

Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa para ahli PBB pekan lalu memperingatkan bahwa setiap tindakan pengiriman senjata atau amunisi ke “Israel” untuk digunakan di Gaza kemungkinan besar melanggar hukum kemanusiaan internasional dan harus segera dihentikan.[IT/r]