PBB Gagal Menerima Negara Palestina di tengah Penentangan AS

Anggota Dewan Keamanan PBB gagal mencapai konsensus mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB.

AS sangat menentang pendirian negara Palestina, dengan alasan bahwa PBB bukanlah tempat untuk membahas status tersebut, yang menurut mereka harus merupakan hasil kesepakatan antara Zionis Israel dan Palestina.

Pekan lalu, Palestina menghidupkan kembali permohonan keanggotaan penuh PBB pada tahun 2011, yang berarti pengakuan negara Palestina sehubungan dengan perang genosida Zionis Israel di Gaza.

Hal ini mendorong Dewan Keamanan untuk meluncurkan proses peninjauan formal melalui komite ad hoc, yang terdiri dari negara-negara anggota dewan dan bertemu pada hari Kamis (11/4).

Namun, pemerintahan Biden mengindikasikan bahwa mereka menentang upaya baru Palestina untuk mendapatkan status negara anggota penuh.

“Kami selalu menjelaskan bahwa, meskipun kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka… hal itu harus dilakukan melalui negosiasi langsung melalui para pihak – sesuatu yang sedang kami upayakan saat ini – dan bukan di PBB,” tegasnya. Juru bicara departemen Matthew Miller mengatakan saat konferensi pers.

Penentangan AS terhadap inisiatif di Dewan Keamanan PBB akan menghalanginya, mengingat Washington memiliki hak veto.

Palestina telah diakui sebagai “negara pengamat non-anggota” PBB sejak tahun 2012

Setelah pertemuan hari Kamis, pemungutan suara dewan yang lebih formal diperkirakan akan dilakukan.

AFP mengutip sumber-sumber diplomatik yang mengatakan bahwa pemungutan suara dapat diadakan pada tanggal 18 April, yang diajukan oleh Aljazair yang mewakili negara-negara Arab di Dewan Keamanan.

Bahkan jika pencalonan tersebut mendapatkan sembilan dari 15 suara yang dibutuhkan, para pengamat memperkirakan akan ada veto dari sekutu setia Israel, Amerika Serikat.

“Yang kami minta hanyalah mengambil tempat yang selayaknya kami di tengah komunitas bangsa-bangsa,” kata utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada wartawan awal pekan ini.

Kekejaman Israel di Gaza telah meningkatkan simpati terhadap warga Palestina dan seruan internasional untuk mengakui Negara Palestina.

Spanyol, Australia mendukung negara Palestina

Pada hari Jumat (12/4), Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong membela pernyataannya yang dibuatnya awal pekan ini yang dipandang sebagai petunjuk bahwa Australia dapat mengakui negara Palestina dalam waktu dekat.

Dia mengatakan bahwa negara Palestina adalah “satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan.”

Pada hari Rabu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan bahwa Spanyol “siap mengakui negara Palestina.”

“Komunitas internasional tidak dapat membantu negara Palestina jika mereka tidak mengakui keberadaannya,” kata Sanchez dalam debat parlemen. Dia menambahkan bahwa mengakui Palestina adalah “hal yang adil, apa yang dituntut oleh mayoritas masyarakat” dan “merupakan kepentingan geopolitik Eropa.”

'Irlandia ingin mengakui negara Palestina'

Irlandia juga mendorong pengakuan hak-hak warga Palestina dengan dukungan dari Taoiseach Simon Harris untuk Negara Palestina.

“Saya yakin negara-negara anggota yang berbeda akan mengambil posisi yang berbeda dalam kaitannya dengan pengakuan negara Palestina. Namun Irlandia tidak akan menunggu hal tersebut menjadi pendekatan Eropa,” katanya dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Kamis.

“Irlandia ingin mengakui negara Palestina, saya ingin melakukan hal yang sama dengan sejumlah negara lain,” ujarnya.[IT/r]