0
Saturday 13 April 2024 - 04:52
Indonesia - Zionis Israel:
Indonesia Membantah Menjadikan Pertimbangan Hubungan dengan 'Israel' untuk Keanggotaan OECD
Story Code : 1128178
Indonesia sedang mencari keanggotaan dalam kelompok negara makmur sebagai jalan untuk mencapai status ekonomi maju. Meskipun diskusi formal untuk aksesi telah dimulai, Indonesia memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota OECD, termasuk Zionis “Israel” yang telah menjadi anggota sejak tahun 2010.
Outlet media Zionis Israel Ynet baru-baru ini menuduh bahwa Indonesia, Zionis "Israel", dan OECD telah terlibat dalam negosiasi rahasia. Diskusi-diskusi ini berpusat pada potensi normalisasi hubungan antara Zionis Indonesia dan pendudukan. Sebagai imbalannya, Zionis “Israel” dilaporkan akan mendukung upaya Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menepis rumor tersebut dan menegaskan bahwa posisi Jakarta terhadap Palestina tetap teguh. Hal ini mencakup advokasinya terhadap solusi dua negara, di mana Zionis “Israel” dan Palestina hidup berdampingan sebagai negara merdeka yang berdampingan satu sama lain.
“Sampai saat ini, belum ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel, apalagi di tengah kekejaman Israel di Gaza. Pendirian Indonesia tidak berubah dan kami tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.”
OECD secara resmi memulai diskusi keanggotaan Indonesia pada bulan Februari. Sekretaris Jenderal Mathias Cormann mengumumkan bahwa peta jalan sedang disiapkan untuk dipatuhi oleh Indonesia. Menurut Lalu, Indonesia berniat mengadopsi peta jalan ini pada Mei.
Selain itu, Indonesia akan menjalani proses peninjauan komprehensif untuk menilai kepatuhannya terhadap standar OECD, yang mencakup bidang-bidang seperti perdagangan, langkah-langkah anti-korupsi, dan tata kelola publik.
Indonesia menuntut Zionis 'Israel' ke pengadilan
Pada bulan Januari lalu, Indonesia mengambil tindakan hukum terhadap Zionis “Israel” dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan entitas Zionis Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Menurut surat kabar Zionis Israel Maariv, Jakarta menyerahkan kasus tersebut ke ICJ di Den Haag di tengah pemboman brutal yang sedang berlangsung terhadap daerah kantong yang dikepung oleh entitas Zionis Israel.
Laporan sebelumnya mengindikasikan bahwa Indonesia telah meminta bantuan tim ahli untuk merancang sebuah kasus di ICJ, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban Zionis “Israel” atas “kebijakan dan praktiknya” di wilayah pendudukan Palestina.
Tahun lalu, sebelum Operasi Badai Al-Aqsa dan dampaknya terhadap opini publik mengenai Zionis "Israel", Menteri Luar Negeri Zionis Israel Eli Cohen dan Kementerian Luar Negeri mengatakan pada 7 Maret 2023 bahwa mereka bertujuan untuk menandatangani hubungan normalisasi dengan Mauritania, Somalia, Niger, dan Indonesia.
Cohen berusaha untuk memulai hubungan dengan Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan formal dengan Zionis “Israel”, mereka telah menciptakan hubungan tidak resmi di bidang perdagangan, teknologi, dan pariwisata dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak beberapa negara Arab menandatangani perjanjian normalisasi dengan pendudukan Zionis Israel pada tahun 2020, beberapa ahli telah membahas kemungkinan Indonesia menormalisasi hubungan dengan Zionis “Israel”, terutama para pejabat tinggi AS.
Zionis "Israel" mencari pengakuan diplomatik di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta Asia Tenggara, dengan memberikan bantuan teknis Zionis Israel kepada angkatan bersenjata di Burma.
Kemungkinan Jakarta menormalisasi hubungan dengan "Tel Aviv" pertama kali dikemukakan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid, namun masyarakat Indonesia menentang pendudukan, dan normalisasi hubungan akan ditentang keras oleh masyarakat dan tidak dapat diterima secara politik.[IT/r]
Most Populer
