Majelis Umum PBB Menyerukan Pemungutan Suara Baru tentang Negara Palestina

Resolusi tersebut disahkan dalam sidang darurat majelis pada hari Jumat (10/5).

Sebanyak 143 negara mendukung peningkatan status Palestina di badan dunia tersebut, sementara sembilan negara menolak dan 25 negara abstain.

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota PBB, status yang diberikan kepadanya pada tahun 2012. Permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.

Amerika Serikat, sekutu terbesar Zionis Israel, sejauh ini menghalangi upaya Palestina untuk diakui sebagai anggota penuh dengan memberikan hak veto terhadap resolusi yang relevan.

Baru-baru ini, mereka menggunakan hak veto dalam pemungutan suara yang diadakan mengenai masalah ini di Dewan Keamanan pada tanggal 18 April.

Namun Washington tidak mempunyai kekuasaan di majelis tersebut.

Resolusi hari Jumat juga memberikan “hak dan keistimewaan” baru kepada Palestina, sehingga mengakui Palestina memenuhi syarat untuk bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh.

Pengesahan perjanjian ini terjadi di tengah perang genosida yang dilakukan entitas Zionis “Israel” pada tanggal 7 Oktober lalu di Jalur Gaza yang telah meningkatkan simpati terhadap warga Palestina dan memperkuat seruan internasional untuk pengakuan Negara Palestina.

Setidaknya 34.904 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh sejauh ini selama perang, yang dimulai setelah Banjir Al-Aqsa, sebuah operasi pembalasan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan di wilayah pesisir.[IT/r]