105 Anggota Parlemen Mendesak Pemerintah Inggris untuk Mendukung Surat Perintah Penangkapan Pejabat 'Israel' yang Dikeluarkan ICC

Surat tersebut menyatakan bahwa Inggris harus menentang segala upaya untuk mengintimidasi pengadilan internasional yang independen dan tidak memihak.

Surat tersebut menyatakan bahwa pemerintah harus menentang segala upaya untuk mengintimidasi pengadilan internasional yang independen dan tidak memihak, dan menambahkan bahwa "pengadilan, jaksa penuntut, dan seluruh stafnya harus bebas untuk menegakkan keadilan tanpa rasa takut atau bantuan."

Anggota parlemen Partai Buruh Richard Burgon dan Imran Hussain, yang memprakarsai surat tersebut, mengatakan, "Ada banyak bukti bahwa Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional yang jelas dan nyata di Gaza dan kami sangat yakin bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban."

ICC sedang mencari surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri pendudukan Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanan Yoav Gallant, serta tiga pemimpin Perlawanan Palestina.

Tuduhan terhadap Netanyahu dan Gallant termasuk “menyebabkan pemusnahan, menggunakan kelaparan sebagai metode perang dengan menolak pasokan bantuan kemanusiaan, dan dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik.”

Khan menekankan, "Tidak ada seorang pun yang kebal hukum" dan menyarankan Zionis "Israel" untuk "menantang yurisdiksinya di hadapan hakim pengadilan" jika mereka tidak setuju dengan ICC.

Netanyahu menggambarkan tindakan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan Menteri Keamanan Yoav Gallant sebagai tindakan "anti-semit" dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membatasi Zionis "Israel" dalam perangnya di Gaza.

“Dengan keberanian apa Anda berani membandingkan monster Hamas dengan tentara [IOF], tentara paling bermoral di dunia?” dia berkata.

Ketua Jaksa ICC Karim Khan menyatakan bahwa kantornya sedang mengajukan permohonan surat perintah penangkapan di hadapan Sidang Pra-Peradilan I ICC terhadap Netanyahu dan Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di "wilayah Negara Palestina, " di Jalur Gaza, setidaknya mulai tanggal 8 Oktober 2023. Ini adalah tindakan pertama yang dilakukan terhadap mitra utama AS.[IT/r]