Politico: AS Berencana untuk ‘Sangat Terlibat’ di Gaza Pascaperang 

AS ingin memiliki peran “menonjol” di Gaza setelah operasi militer Israel di wilayah kantong Palestina berakhir, Politico melaporkan. Washington memperkirakan pasukan gabungan Palestina-Arab yang terdiri dari beberapa ribu tentara akan mengambil alih keamanan di Gaza setelah konflik saat ini.

Pada hari Kamis (23/5), Politico mengungkapkan rincian diskusi di pemerintahan Presiden AS Joe Biden tentang seperti apa penyelesaian pascaperang. Outlet tersebut mengutip laporan empat pejabat dan dokumen yang bocor dari Departemen Luar Negeri.

AS ingin memiliki “penasihat sipil” untuk pasukan keamanan mana pun di masa depan. Mereka “tidak akan pernah memasuki Gaza” untuk menghindari kesan bahwa Washington “mendikte masa depan wilayah tersebut.” Sebaliknya, penasihat tersebut kemungkinan besar akan berbasis di Mesir atau Yordania.

Pada bulan Maret, sebuah dokumen rahasia membayangkan seorang Amerika mengisi peran “direktur jenderal” misi keamanan masa depan. Berdasarkan proposal tersebut, pasukan tersebut akan terdiri dari sekitar 2.000 warga Palestina dan 1.000 tentara dari negara-negara berbahasa Arab. Pasukan ini akan dipimpin oleh seorang perwira dari Zionis Israel, Otoritas Palestina, atau “idealnya” Mesir.

Garis waktu pelaksanaan rencana Washington tidak jelas, menurut penilaian intelijen AS yang dijelaskan oleh Politico awal pekan ini. Dokumen tersebut menyebutkan Zionis Israel telah berhasil mengurangi kekuatan pasukan Hamas hingga 35% sejak serangan kelompok tersebut terhadap Zionis Israel pada Oktober lalu. Namun, mereka telah merekrut ribuan pejuang baru dalam beberapa bulan terakhir, kata seorang sumber di komunitas intelijen kepada Politico.

Sementara itu, upaya Pentagon untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung telah dirusak oleh masalah logistik dan keamanan. Tidak ada satu pun makanan yang mencapai warga Palestina yang kelaparan antara Jumat lalu hingga Selasa minggu ini, kata juru bicara Pat Ryder kepada wartawan. Dia menuding keterlambatan ini terjadi pada LSM lokal yang bertugas mendistribusikan bantuan.

AS menolak bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB, penyedia bantuan kemanusiaan terkemuka di Gaza, setelah Zionis Israel menuduh beberapa pegawainya terlibat dalam serangan 7 Oktober. Bulan lalu, PBB mengatakan pihaknya telah menutup atau menangguhkan penyelidikan atas tuduhan tersebut karena Israel gagal memberikan bukti.[IT/r]