Pakar Militer AS: NATO Tidak Bisa Melawan Rusia atau Mencegah Kekalahan Ukraina

Melansir dari Sputnik News, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada 24 Mei mengatakan bahwa negara-negara Barat harus mencabut larangan mereka terhadap Ukraina untuk menggunakan senjata mereka di Rusia.

Stoltenberg dituduh menargetkan kebijakan Presiden AS Joe Biden yang membatasi penggunaan rudal jarak jauh ATACMS dan senjata lain oleh Ukraina di Rusia kecuali Krimea dan wilayah baru negara tersebut yang diakui pada September 2022.

Pada 27 Mei, Majelis Parlemen NATO (PA) – badan konsultatif antar-parlemen – mengesahkan Deklarasi 489 yang mendesak anggota blok tersebut untuk “mencabut beberapa pembatasan” terhadap penggunaan senjata mereka oleh rezim Kiev terhadap “target sah” Rusia.

Perwakilan NATO PA dari sembilan negara dilaporkan tidak mendukung inisiatif tersebut. Sebelumnya, Italia dan Jerman menentang usulan yang dapat menyebabkan pecahnya perang besar antara Rusia dan NATO. Pemerintahan Biden juga tidak memberikan kebebasan kepada Ukraina dalam menggunakan senjatanya melawan Rusia.

“Amerika Serikat telah menegaskan bahwa mereka juga tidak mendukung pencabutan pembatasan penggunaan senjata Amerika,” kata Scott Ritter, seorang analis militer dan mantan perwira intelijen Korps Marinir AS. 

Ada beberapa perdebatan, diskusi dan dialog di dalam Amerika Serikat untuk membalikkan kebijakan ini meski Amerika Serikat terus menerapkan pembatasan, lanjutnya.

Namun, terserah pada negara-negara anggota NATO untuk memutuskan apakah mengizinkan penggunaan senjata mereka oleh Ukraina terhadap Rusia, meskipun ada seruan Stoltenberg atau deklarasi NATO yang tidak mengikat.

Ritter menekankan bahwa "NATO sebagai sebuah institusi tidak mempersiapkan perang yang lebih besar dengan Rusia." Ia merujuk pada fakta bahwa selama ini NATO telah menempuh kebijakan untuk menghindari eskalasi konflik Ukraina dan mencegah konfrontasi penuh dengan Rusia.

Inti permasalahannya adalah negara-negara anggota NATO tidak siap berperang dengan Rusia, menurut Michael Maloof, mantan analis kebijakan keamanan senior di Kantor Menteri Pertahanan AS.

“Semua negara [NATO] harus mengubah perekonomian mereka dari perekonomian jasa menjadi perekonomian produksi penuh pada masa perang. Dan mereka tidak mampu melakukannya. Mereka tidak dapat mempertahankannya. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk melakukan hal itu," kata Maloof.

Maloof melanjutkan bahwa pemimpin negara-negara Eropa seperti Orban dan lainnya mungkin akan mulai ikut menyatakan sikap muak perihal dukungan penggunaan senjata dalam perang Ukraina. 

Para pakar percaya bahwa dukungan terhadap penggunaan senjata tingkat NATO oleh Ukraina berasal dari keputusasaan aliansi transatlantik tersebut atas kegagalan militer rezim Kiev yang terus menerus.

Pada awal Mei, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Paris dapat mengerahkan pasukannya di Ukraina jika garis depan dilanggar dan Kiev secara resmi meminta bantuan tersebut.

Hampir pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan bahwa Inggris telah memberikan izin kepada rezim Kiev untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia dengan senjata yang disediakannya.

Moskow telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak terlibat lebih jauh dalam konflik Ukraina.[IT/AR]