Kebanyakan Warga Israel Mendukung Pembangunan Pemukiman di Gaza, Tepi Barat

Brigadir Jenderal Cadangan Amir Avivi mengatakan bahwa "bencana" pada 7 Oktober dan perang di Gaza telah menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemukiman Zionis Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki dan bagaimana proses tersebut akan mempengaruhi keamanan Zionis Israel.

Selain bertugas di tentara Zionis Israel, Avivi juga memimpin gerakan bernama Forum Pertahanan & Keamanan Israel (IDSF). Forum tersebut mencakup 22.000 tentara cadangan Israel dan prihatin dengan keamanan Zionis Israel.

Dalam publikasi terbaru yang dirilis oleh IDSF, gerakan tersebut melakukan survei yang mengajukan pertanyaan terkait keamanan kepada pemukim di wilayah pendudukan. Berdasarkan hasil, 96% responden menyatakan bahwa pemukiman al-Naqab dan al-Jalil harus diperkuat.

Mengenai wilayah Palestina yang diakui secara internasional, termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat, 62% dan 73% pemukim mengatakan proses tersebut harus diperkuat di wilayah masing-masing.

Mereka yang memberikan tanggapan positif terhadap penguatan proses permukiman, di wilayah yang disebutkan di atas, percaya bahwa hal itu akan meningkatkan keamanan Zionis Israel.

Masyarakat Zionis Israel mendukung lebih banyak ekstremisme
Hasil studi tersebut mengungkapkan adanya tren berbahaya di kalangan pemukim Zionis Israel, karena mayoritas responden mendorong pendirian pemukiman ilegal di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Meskipun pendirian pemukiman ilegal telah merajalela di Tepi Barat yang diduduki, tidak ada pemukiman yang didirikan di Jalur Gaza sejak September 2005.

Selama perang Zionis Israel di Gaza, gerakan-gerakan yang menuntut pembangunan pemukiman di Jalur Gaza dan sekaligus menyerukan pembersihan etnis warga Palestina semakin mendapat perhatian.

Para pejabat telah menunjukkan niat yang jelas, dalam beberapa kesempatan, untuk mendukung kebijakan tersebut, yang akan menyebabkan ribuan warga Palestina diusir dari rumah mereka di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat bahkan telah meminta Mesir dan Yordania untuk menerima masuknya pengungsi Palestina yang akan terjadi melalui proses tersebut, namun keduanya menolaknya.[IT/r]