Dewan Yahudi Australia Menyerukan Albanese untuk Menghentikan Genosida di Gaza

Dewan tersebut mendesak Pemerintah Albania untuk memberlakukan larangan perjalanan terhadap “pemukim ekstremis dan mereka yang dicurigai melakukan kejahatan perang.”

Dalam sebuah pernyataan, Dewan mengutip pembantaian Rafah yang dilakukan oleh Zionis “Israel”, yang menewaskan lebih dari 45 warga Palestina ketika mengebom tenda-tenda tempat mereka berada, dan memburuknya kondisi yang menimpa warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat sebagai alasan mengapa pemerintah harus melakukan hal tersebut. "segera putuskan semua hubungan militer dan berikan sanksi terhadap Zionis Israel."

Mereka mendesak pemerintah Albanese untuk memberlakukan larangan perjalanan terhadap “pemukim ekstremis dan mereka yang dicurigai melakukan kejahatan perang,” karena hal ini akan sesuai dengan kewajiban Australia sebagai penandatangan Konvensi Genosida.

“Setelah minggu lalu pengumuman mengenai potensi dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap para pemimpin Israel dan Hamas, perintah tambahan sementara dari Mahkamah Internasional merupakan tanda jelas bahwa situasi di Gaza telah memburuk secara drastis,” kata pejabat eksekutif tersebut. dari organisasi tersebut, Sarah Schwartz, menambahkan dalam pernyataan itu.

Dia mencatat, “Warga Palestina menghadapi kematian akibat pembunuhan Zionis Israel, pemboman, kelaparan yang dipaksakan, dan serangan mematikan yang dilakukan oleh pemukim di Tepi Barat. Gambaran yang muncul hari ini tentang pembantaian terbaru Israel di Rafah seharusnya memaksa pemerintah seperti kita untuk mengambil tindakan nyata.”

Schwartz menegaskan bahwa Australia mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi "surat perintah penangkapan ini dan tindakan sementara tambahan yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional dan memastikan bahwa kami tidak terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan genosida."

Dia menekankan bahwa peran Australia sebagai pemasok senjata bagi pendudukan juga harus diakhiri.

'Hanya  Perlu kemauan politik'
Max Kaiser, pejabat eksekutif kedua, menyampaikan, “Semakin hari, semakin jelas bahwa Israel adalah negara nakal. Kami mengatakan hal ini sebagai bagian dari semakin banyaknya orang Yahudi – di Australia dan di seluruh dunia – yang telah menyerukan gencatan senjata selama berbulan-bulan, dan mengatakan bahwa tindakan Israel sepenuhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai Yahudi kami.”

“Menentang genosida ini merupakan ekspresi keYahudian kita dan menghormati nenek moyang kita yang juga menjadi korban genosida dan kekerasan rasis,” tambah Kaiser.

Dia menekankan bahwa Zionis “Israel” akan terus mengabaikan “komunitas internasional sampai ada konsekuensi atas tindakannya,” dan mengingatkan bahwa Australia mampu menerapkan “sanksi dan larangan perjalanan terhadap tersangka penjahat perang yang telah dikerahkannya terhadap Rusia,” namun hanya itu yang bisa dilakukan "adalah kemauan politik."

Pada bulan Maret lalu, Albanese menjadi pemimpin Barat pertama yang dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional karena dianggap sebagai “pendukung genosida” di Gaza.

Menurut pengacara Sheryn Omeri dalam sebuah wawancara untuk News Breakfast ABC, dia disebut-sebut karena memberikan dukungan finansial dan politik untuk Zionis "Israel", yang kini telah menewaskan lebih dari 36.000 warga Palestina.

Rujukan tersebut, yang didasarkan pada Pasal 15 Statuta Roma, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 pengacara dan diminta oleh firma hukum Australia Birchgrove Legal, menyatakan bahwa Albanese dan anggota Kabinet dan Parlemennya memberikan “dukungan retoris” kepada Zionis “Israel” di depan publik. pernyataan mereka, konferensi pers, pidato mereka,” selain bantuan materi.[IT/r]