'Israel' Ingin Memutuskan Hubungan dengan Guterres karena Dimasukkan Daftar Hitam

Zionis Israel sedang mencari cara untuk menanggapi PBB setelah mereka memasukkannya ke dalam daftar hitam sewaktu entitas yang melanggar hak-hak anak di “zona konflik”, menurut lembaga penyiaran publik Zionis Israel KAN, termasuk memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Setelah masuk dalam daftar hitam, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu melalui akun X-nya mengatakan bahwa PBB “hari ini menempatkan dirinya dalam daftar hitam sejarah” sementara Menteri Luar Negeri Zionis Israel Israel Katz menyatakan bahwa keputusan tersebut akan mempengaruhi hubungan dengan PBB.

KAN juga melaporkan bahwa utusan "Israel" untuk PBB, Gilad Erdan, merekomendasikan kabinet Zionis Israel untuk mengklasifikasikan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai “organisasi teroris.”

Guterres memasukkan militer pendudukan Zionis Israel ke dalam daftar global pelanggar yang telah melakukan pelecehan terhadap anak-anak, menurut Erdan, yang menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang “memalukan”.

Erdan mengatakan, dirinya menerima pemberitahuan resmi mengenai putusan tersebut pada Jumat. Daftar global tersebut tercantum dalam laporan mengenai anak-anak dan konflik bersenjata yang akan diserahkan ke Dewan Keamanan PBB pada 14 Juni.

Dia menyatakan "sangat terkejut dan muak" dengan keputusan tersebut, dan menyatakan bahwa IOF, yang telah membantai lebih dari 36.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, adalah "tentara paling bermoral di dunia."

Laporan tahunan Guterres kepada Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang mengenai anak-anak dan konflik bersenjata membahas pembunuhan, pencacatan, penyerangan seksual, penculikan atau perekrutan anak-anak, penolakan akses bantuan, dan penargetan sekolah dan rumah sakit.

Daftar ini dibagi menjadi dua kategori: pihak-pihak yang telah menerapkan langkah-langkah perlindungan anak dan pihak-pihak yang belum. Erdan menyatakan bahwa dia diberitahu bahwa "Israel" telah ditambahkan ke daftar pihak yang belum menerapkan langkah-langkah perlindungan anak yang diperlukan.[IT/r]