Pembicaraan Bipartisan Senat Mengenai Sanksi ICC Gagal

Pembicaraan Senat bipartisan mengenai potensi sanksi terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah menemui jalan buntu, menurut Axios.

Memutuskan seberapa kuat tanggapan pengadilan terhadap keputusan pengadilan yang meminta surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah menjadi isu kritis secara politik menjelang pemilu 2024.

Diskusi antara para negosiator senior di Senat dari Partai Demokrat dan Partai Republik menemui jalan buntu, kata dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut kepada Axios.

Oleh karena itu, tidak ada diskusi yang direncanakan antara kelompok yang dipimpin oleh ketua Komite Hubungan Luar Negeri Ben Cardin (D-Md.) dan anggota panel dari Partai Republik, Jim Risch (R-Idaho). Namun, Cardin terus berbicara dengan anggota Partai Republik yang bukan anggota komite mengenai tanggapan terhadap langkah ICC, kata salah satu sumber.

Partai Republik mendukung sanksi ICC

Partai Republik menuntut dilakukannya pemungutan suara terhadap rancangan undang-undang DPR yang menjatuhkan sanksi terhadap ICC, sementara Partai Demokrat mendorong pendekatan yang lebih terukur.

Kurangnya solusi bipartisan di Senat dapat membahayakan peluang Kongres untuk meloloskan rancangan undang-undang terkait ICC, sehingga mengalihkan tanggung jawab untuk menangani tindakan pengadilan tersebut ke Gedung Putih.

Partai Republik telah menggunakan diskusi ICC untuk menyoroti perpecahan internal Demokrat mengenai Zionis “Israel”. Meski Partai Republik hampir menunjukkan dukungan bulat terhadap Zionis Israel, Partai Demokrat menghadapi perbedaan pendapat antara kelompok moderat dan progresif mengenai cara Netanyahu menangani perang di Gaza.

Gedung Putih menentang sanksi ICC

Beberapa anggota Partai Demokrat mendukung sanksi terhadap ICC, sementara yang lain khawatir akan merusak hubungan AS dengan pengadilan secara permanen. Namun, Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak mendukung sanksi terhadap ICC.

Anggota parlemen telah membahas pilihan lain untuk menanggapi ICC, termasuk memotong dukungan AS terhadap beberapa program pengadilan.

DPR pekan lalu meloloskan rancangan undang-undang yang mewajibkan sanksi dan pembatasan visa bagi orang asing yang bekerja atau mendanai ICC dalam penuntutan yang menargetkan AS dan sekutunya. Anggota Senat dari Partai Republik menuntut pemungutan suara pada RUU DPR.[IT/r]