Parlemen Libya Mengesahkan Intervensi Mesir

Legislatif yang berbasis di timur mendukung komandan militer Khalifa Haftar, yang berjuang selama setahun dan pada akhirnya tidak berhasil untuk merebut ibu kota barat Tripoli dari pemerintah persatuan yang diakui PBB.

Haftar didukung oleh negara tetangga Mesir dan Uni Emirat Arab, sementara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli mendapat dukungan dari saingan regional mereka, Turki dan Qatar.

Dalam resolusi yang disahkan Senin (13/7) malam, badan legislatif di kota Tobruk di timur memberi wewenang "angkatan bersenjata Mesir untuk campur tangan melindungi keamanan nasional Libya dan Mesir jika mereka melihat bahaya yang akan segera terjadi di kedua negara kita".

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memperingatkan bulan lalu bahwa Mesir dapat mengirim pasukan ke Libya, setelah pemerintah persatuan mendorong kembali pasukan Haftar dari sekitar Tripoli setelah berbulan-bulan menemui jalan buntu.

Libya telah melihat kekerasan selama bertahun-tahun sejak penggulingan pemimpin lama Moamer Kadhafi dalam pemberontakan 2011 yang didukung NATO, dengan GNA dan parlemen timur, yang dipilih pada 2014, bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

Hubungan antara pendukung mereka masing-masing di Kairo dan Ankara telah memburuk sejak 2013, ketika Sisi memimpin penggulingan tentara Presiden Bortherhood Muslim Mohamed Morsi.

Haftar melancarkan serangan pada April 2019 untuk merebut ibukota, tetapi GNA mengambil keuntungan dari dukungan militer Turki termasuk drone untuk memaksakan kembali kontrolnya atas barat laut Libya.

Dalam pernyataannya Senin malam, parlemen mengatakan Libya dan Mesir harus bekerja sama "untuk menjamin kekalahan penjajah dan menjaga keamanan nasional kita bersama" dalam menghadapi "bahaya yang ditimbulkan oleh pendudukan Turki".

Sementara parlemen Libya menolak legitimasi pemerintah persatuan, parlemen Libya juga secara internal pecah menjadi faksi pro dan anti-Haftar.[IT/r]